detikcom
Jumat, 17/05/2013 22:07 WIB

Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor, MA: Yang Telantarkan Anak-Istri Tak Lulus

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ridwan Mansyur (ari/detikcom)
Jakarta - Pendaftaran calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi sudah dibuka sejak 13 Mei 2013. Mahkamah Agung (MA) berjanji akan memilih hakim berintegritas.

"Jangankan calon yang terindikasi kasus hukum, orang yang menelantarkan anak dan istri saja nggak lulus," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur kepada wartawan sebelum meninggalkan Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013).

Ridwan berujar, seleksi hakim ad hoc tipikor akan sangat ketat. Panitia Seleksi MA akan membuka pintu lebar-lebar kepada masyarakat untuk melaporkan track record calon yang nanti diumumkan. Masyarakat, media, dan LSM dimintanya untuk mengawal proses ini.

"Boleh (melaporkan), tapi jangan fitnah ya. Nanti Pengadilan Tinggi (PT) setempat akan mengecek kebenarannya. Apakah dia benar hidupnya dari siang pulang malam, pulang pagi mabuk-mabukan. Nanti PT setempat akan memverifikasinya," tuturnya.

Berkaca dari seleksi sebelumnya, MA banyak menerima laporan rekam jejak calon yang menggugurkan pencalonan. Maka MA tidak menargetkan jumlah hakim yang akan diambil dari seleksi kali ini.

"Kayak kemarin kita minta yang ikut tes 400 lebih, tapi yang lulus cuma empat orang. Nanti tergantung hasil kelulusan saja (jumlahnya)," beber Ridwan.

Untuk jumlah pendaftar yang sudah masuk hingga sekarang, Ridwan mengaku tidak tahu. Ini karena pendaftaran diterima PT setempat.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(dnu/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%