detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 11:30 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Jumat, 17/05/2013 20:07 WIB

Sidang Kasus Suap Impor Sapi

Transkrip LHI-Ahmad Rozi, Siapkan Data agar Impor Sapi Perlu Ditambah

Ikhwanul Habibi - detikNews
(Foto: Ikhwanul Habibi/detikcom)
Jakarta - Tersangka dugaan kasus suap pengaturan impor sapi, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) mengatur impor sapi melalui persiapan data untuk meyakinkan Kementerian Pertanian (Kementan) bahwa jumlah daging sapi dalam negeri tidak cukup. Hal ini terungkap dari percakapan LHI dengan Ahmad Rozi, pengacara Fathanah.

Rekaman percakapan antara LHI dan Ahmad Rozi ini diputar dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (17/5/2013). Sidang ini memeriksa saksi, LHI untuk terdakwa kasus suap impor sapi, pejabat PT Indoguna Utama, Arya Effendi dan Juard Effendi. Rekaman diperdengarkan beserta transkrip yang ditampilkan melalui proyektor.

LHI meminta agar Rozi menyiapkan data-data lapangan sebagai argumen agar kuota impor ditambah untuk semester awal 2013.

"Ya kebutuhan lapangan semester ini update terakhir supaya ada alasan bagi Menteri eh..untuk mengeluarkan izin baru," ujar LHI.

"He eh, jadi tolong segera supaya dia punya argumentasi untuk dijadikan landasan bahwa semester ini perlu ditambah," demikian ditegaskan kembali oleh LHI pada Rozi.

Percakapan ini terjadi antara HP bernomor 087884416017 (LHI) dan nomor 082191889839 (Ahmad Rozi) pada 29 Januari 2013, pada pukul 21:50:49 dengan durasi 1 mneit 51 detik.

Tuut tuut
9839: Sallamualaikum Wabarokatu
6017: Hallo
9839: Ya salammualaikum
6017: Salam warohmatullah
9839: Iya tad
6017: Tolong, eh tolong dikomunikasikan ke Bunda (Elda Devianne Adiningrat, red) dan ke Bu EL (Dirut PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, red).
9839: He eh
6017: Tentang itu apa yang diminta oleh Pak Warso (Pejabat Kementan Soewarso)
9839: He eh
6017: Jadi dia minta update data tentang kebutuhan lapangan semester ini
9839: Kebutuhan lapangan semester ini gitu tad?
6017: Ya kebutuhan lapangan semester ini update terakhir supaya ada alasan bagi Menteri eh..untuk mengeluarkan izin baru
9839: Ya ya
6017: Karena Wamennya sudah mengatakan cukup!
9839: Loh, Wamen itu malah bilang perlu ditambah tad, Kuota
6017: Wamen, Wamen Perdagangan?
9839: Perdagangan, iya Wamen Perdagangan
6017: Dia minta ditambah?
9839: Iya dia minta ditambah
6017: Tapi di semes semester berikutnya
9839: Oh gitu
6017: Bukan yang sekarang, sementara maunya kan yang sekarang ini
9839: Iya iya
6017: He eh, jadi tolong segera supaya dia punya argumentasi untuk dijadikan landasan bahwa semester ini perlu ditambah
9839: He eh, he eh
6017: Diminta data lapangan
9839: Oke Stad
6017: Begitu ya
9839: Iya Stad
6017: Iya deh, mudah-mudahan yah
9839: Amin Stad
6017: Baik baik kalau bisa secepatnya minggu ini kalau bisa
9839: Baik
6017: Biar bisa segera tereksekusi, tanpa itu susah, karena sudah terlanjur. Baru perlu untuk semester berikutnya. Semester ini sudah cukup.
9839: Oke, Stad
6017: Ya, gitu ya. Yuk
9839: Makasih
6017: Salammualakum
9839: Kumsalam Ustad

Percakapan selesai


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(nwk/mad)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%