Jumat, 17/05/2013 14:57 WIB

AS Protes Komentar Jepang tentang Wanita Penghibur Saat PD II

BBCIndonesia.com - detikNews
Anmerika Serikat mengecam keras komentar Walikota Osaka Toru yang membela tindakan militer Jepang untuk menggunakan perempuan penghibur saat perang sebagai "keterlaluan dan ofensif."

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan perempuan penghibur perang adalah korban pelanggaran hak asasi manusia.

"Apa yang terjadi pada perempuan-perempuan era itu yang diperdagangkan untuk tujuan seksual adalah tindakan tercela dan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat keji," kata Jen Psaki.

Hashimoto, salah satu pendiri Partai Restorasi Jepang, hari Senin (14/05) mengatakan perempuan penghibur "dibutuhkan untuk membuat para prajurit tetap siag".

"Jika Anda ingin mereka [prajurit di medan perang] beristirahat dalam situasi demikian, sistem perempuan penghibur diperlukan. Siapa pun bisa memahaminya."

Saran pada AS

hashimoto



Hashimoto juga menyarankan militer AS menggunakan PSK Jepang

Jepang memaksa sekitar 200.000 perempuan di berbagai negara dari Cina, Korea Selatan, Filipina, Indonesia, dan Taiwan untuk menjadi pelacur saat Perang Dunia II.

Pemerintah Jepang, yang pada tahun 1993 secara resmi mengutarakan permohonan maaf atas perbuatan tersebut, sampai saat ini masih belum memberikan komentar atas pernyataan itu.

Ia juga memicu kemarahan di Pulau Okinawa, lokasi pangkalan militer AS, dengan mengatakan bahwa tingkat kriminalitas di pangkalan militer bisa berkurang jika pasukan AS didorong untuk memanfaatkan jasa industri seks lokal agar energi seksual pria-pria tangguh itu -demikian katanya- bisa dikendalikan.

Pada hari Kamis Hashimoto mengatakan ingin bertemu mantan perempuan penghibur dan meminta maaf atas tindakan Jepang sebagai tindakan tercela dan tidak boleh terulang.

Tetapi ia tetap kukuh pada pendapatnya bahwa Jepang bukan satu-satunya negara yang mengeksploitasi perempuan lokal saat perang.

"Semua orang melakukan hal yang buruk," kata Hashimoto.


(bbc/bbc)

ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%