Jumat, 17/05/2013 07:43 WIB

Komnas HAM Siap Dikuliahi Ahok Soal HAM

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjawab pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) yang ingin menguliahi Komnas HAM. Komisi pembela hak asasi itu siap dikuliahi oleh Ahok.

"Kapan kita mau dikuliahi? Kita siap dan pasti datang. Kita mau siapa pun mengkuliahi kita," kata Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, kepada detikcom, Jumat (17/5/2013).

Siane juga menjawab pernyataan Ahok yang menyindir Komnas HAM pernah ribut-ribut soal mobil dinas Camry. "Saya komisioner tidak pernah menggunakan mobil dinas kecuali tugas. Saya pulang pergi selalu menggunakan Commuterline," ujar Siane.

"Sebelum jadi komisioner, saya direktur salah satu stasiun televisi swasta. Saya mengundurkan diri dan melamar di Komnas HAM. Saya rela gaji saya lebih kecil demi membela rakyat yang teraniaya pemimpin, aparat, dan oknum yang tidak bijak dan tidak mengerti HAM," ujar Siane menambahkan.

Sebelumnya, Ahok mengatakan akan menguliahi Komnas HAM karena membela warga Waduk Pluit yang hendak digusur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penggusuran tersebut terkait dengan upaya normalisasi waduk, dan pemprov menyatakan tanah waduk yang ditempati warga adalah milik negara.

"Komnas HAM yang terhormat. Musti ditinjau ulang tuh pengertiannya Komnas HAM. Perlu saya kasih kuliah umum mereka soal HAM itu apa. Ya saya jelasin HAM itu apa gitu loh," kata Ahok sebelumnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%