detikcom
Jumat, 17/05/2013 07:43 WIB

Komnas HAM Siap Dikuliahi Ahok Soal HAM

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjawab pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) yang ingin menguliahi Komnas HAM. Komisi pembela hak asasi itu siap dikuliahi oleh Ahok.

"Kapan kita mau dikuliahi? Kita siap dan pasti datang. Kita mau siapa pun mengkuliahi kita," kata Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, kepada detikcom, Jumat (17/5/2013).

Siane juga menjawab pernyataan Ahok yang menyindir Komnas HAM pernah ribut-ribut soal mobil dinas Camry. "Saya komisioner tidak pernah menggunakan mobil dinas kecuali tugas. Saya pulang pergi selalu menggunakan Commuterline," ujar Siane.

"Sebelum jadi komisioner, saya direktur salah satu stasiun televisi swasta. Saya mengundurkan diri dan melamar di Komnas HAM. Saya rela gaji saya lebih kecil demi membela rakyat yang teraniaya pemimpin, aparat, dan oknum yang tidak bijak dan tidak mengerti HAM," ujar Siane menambahkan.

Sebelumnya, Ahok mengatakan akan menguliahi Komnas HAM karena membela warga Waduk Pluit yang hendak digusur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penggusuran tersebut terkait dengan upaya normalisasi waduk, dan pemprov menyatakan tanah waduk yang ditempati warga adalah milik negara.

"Komnas HAM yang terhormat. Musti ditinjau ulang tuh pengertiannya Komnas HAM. Perlu saya kasih kuliah umum mereka soal HAM itu apa. Ya saya jelasin HAM itu apa gitu loh," kata Ahok sebelumnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/trq)




Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%