detikcom
Jumat, 17/05/2013 07:43 WIB

Komnas HAM Siap Dikuliahi Ahok Soal HAM

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjawab pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) yang ingin menguliahi Komnas HAM. Komisi pembela hak asasi itu siap dikuliahi oleh Ahok.

"Kapan kita mau dikuliahi? Kita siap dan pasti datang. Kita mau siapa pun mengkuliahi kita," kata Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, kepada detikcom, Jumat (17/5/2013).

Siane juga menjawab pernyataan Ahok yang menyindir Komnas HAM pernah ribut-ribut soal mobil dinas Camry. "Saya komisioner tidak pernah menggunakan mobil dinas kecuali tugas. Saya pulang pergi selalu menggunakan Commuterline," ujar Siane.

"Sebelum jadi komisioner, saya direktur salah satu stasiun televisi swasta. Saya mengundurkan diri dan melamar di Komnas HAM. Saya rela gaji saya lebih kecil demi membela rakyat yang teraniaya pemimpin, aparat, dan oknum yang tidak bijak dan tidak mengerti HAM," ujar Siane menambahkan.

Sebelumnya, Ahok mengatakan akan menguliahi Komnas HAM karena membela warga Waduk Pluit yang hendak digusur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penggusuran tersebut terkait dengan upaya normalisasi waduk, dan pemprov menyatakan tanah waduk yang ditempati warga adalah milik negara.

"Komnas HAM yang terhormat. Musti ditinjau ulang tuh pengertiannya Komnas HAM. Perlu saya kasih kuliah umum mereka soal HAM itu apa. Ya saya jelasin HAM itu apa gitu loh," kata Ahok sebelumnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%