Jumat, 17/05/2013 05:12 WIB

PNPM Mandiri: Toleransi Nol Terhadap Korupsi

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri terus menggelorakan semangat anti korupsi kepada masyarakat. Sebagai wujud aksinya, PNPM pun menggelorakan 'Toleransi Nol Terhadap Korupsi'.

"Gelar semangat anti korupsi sangat penting, karena apabila korupsi dapat dicegah dan ditangani dengan baik dalam pelaksanaan PNPM Mandiri maka hasilnya akan optimal untuk memberdayakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan," kata Ketua Pokja PNPM Pusat, Sudjana Royat, di Hotel Tabek Indah, Bandar Lampung, Lampung, Kamis (16/5/2013).

Menurut Sudjana, anggaran yang diberikan PNPM kepada masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraannya sangat rawan korupsi. Pelaku korupsi pun bermacam-macam, mulai dari penerima dana hingga pelaksana tugas dilapangan.

"Ini sangat mengkhawatirkan. Kami mencoba untuk memperbaiki ini. Artinya ada kekuatan lain yang harus kita bina untuk dapat mencegah korupsi ini terjadi," ujar Sudjana.

Kekuatan lain yang dimaksud Sudjana adalah para ibu rumah tangga, remaja, maupun pihak-pihak yang merasa menjadi korban korupsi dana PNPM tersebut. Selanjutnya mereka yang merasa menjadi korban tak hanya diam dan harus menyatakan tidak terima terhadap korupsi yang semakin marak.

"Bagaimana jeritan mereka masuk ke dalam sistem, dan sistem akan bergerak ke arah lebih baik," ujar Sudjana.

Saat ini program PNPM telah menjangkau lebih dari 477 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Setiap daerah dapat mengajukan fasilitas umum yang mereka butuhkan. Kemudian PNPM akan mengucurkan dananya. Selain itu PNPM juga terus melakukan pengawasan pada tiap tahapan, mulai dari turunnya dana hingga teknis pelaksanaan di lapangan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(rna/vid)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%