detikcom
Jumat, 17/05/2013 05:12 WIB

PNPM Mandiri: Toleransi Nol Terhadap Korupsi

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri terus menggelorakan semangat anti korupsi kepada masyarakat. Sebagai wujud aksinya, PNPM pun menggelorakan 'Toleransi Nol Terhadap Korupsi'.

"Gelar semangat anti korupsi sangat penting, karena apabila korupsi dapat dicegah dan ditangani dengan baik dalam pelaksanaan PNPM Mandiri maka hasilnya akan optimal untuk memberdayakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan," kata Ketua Pokja PNPM Pusat, Sudjana Royat, di Hotel Tabek Indah, Bandar Lampung, Lampung, Kamis (16/5/2013).

Menurut Sudjana, anggaran yang diberikan PNPM kepada masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraannya sangat rawan korupsi. Pelaku korupsi pun bermacam-macam, mulai dari penerima dana hingga pelaksana tugas dilapangan.

"Ini sangat mengkhawatirkan. Kami mencoba untuk memperbaiki ini. Artinya ada kekuatan lain yang harus kita bina untuk dapat mencegah korupsi ini terjadi," ujar Sudjana.

Kekuatan lain yang dimaksud Sudjana adalah para ibu rumah tangga, remaja, maupun pihak-pihak yang merasa menjadi korban korupsi dana PNPM tersebut. Selanjutnya mereka yang merasa menjadi korban tak hanya diam dan harus menyatakan tidak terima terhadap korupsi yang semakin marak.

"Bagaimana jeritan mereka masuk ke dalam sistem, dan sistem akan bergerak ke arah lebih baik," ujar Sudjana.

Saat ini program PNPM telah menjangkau lebih dari 477 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Setiap daerah dapat mengajukan fasilitas umum yang mereka butuhkan. Kemudian PNPM akan mengucurkan dananya. Selain itu PNPM juga terus melakukan pengawasan pada tiap tahapan, mulai dari turunnya dana hingga teknis pelaksanaan di lapangan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rna/vid)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%