detikcom
Jumat, 17/05/2013 01:06 WIB

Ditangkap KPK, Hidayat Batubara Akan Dicopot dari Ketua DPC PD

Khairul Ikhwan - detikNews
Medan - Partai Demokrat (PD) bertindak cepat menyikapi penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara. Hidayat langsung diusulkan untuk dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC PD Mandailing Natal.

Usulan pencopotan Hidayat merupakan hasil rapat terbatas yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PD Sumatera Utara (Sumut), Kamis (16/5/2013) sore. Rapat yang dipimpin Ketua DPD PD Sumut, Tengku Milwan tersebut, juga mengusulkan Saparuddin Siregar sebagai pengganti Hidayat.

Rapat itu juga menyepakati usulan pencopotan Rahudman Harahap dari posisi Wakil Ketua Dewan Kehormatan PD Sumut. Rahudman yang baru saja dinonaktifkan Menteri Dalam Negeri dari jabatan Wali Kota Medan, kini berstatus terdakwa juga dalam kasus korupsi.

“Inilah suatu bentuk komitmen Partai Demokrat terhadap antikorupsi. Kami bersikap tegas agar tidak ada kader yang korupsi,” kata Tengku Milwan seusai rapat yang berlangsung di sekretariat partai tersebut, Jalan Multatuli, Medan.

Disebutkan Milwan, usulan pencopotan itu segera dikirimkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD di Jakarta, agar segera ditindaklanjuti. Proses administrasi usulan itu sedang berlangsung.

Hidayat Batubara ditangkap KPK di Medan, Rabu (15/5/2013) dalam dugaan menerima suap. Dia kemudian dibawa ke Jakarta bersama dua orang lainnya berikut barang bukti uang suap sekitar Rp 1 miliar.

Sementara Rahudman Harahap berstatus terdakwa dalam kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2005 sebesar Rp 1,5 miliar. Saat kasus itu terjadi, Rahudman tengah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Proses sidangnya masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan di Medan.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rul/trq)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
MustRead close