detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 08:48 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Jumat, 17/05/2013 01:06 WIB

Ditangkap KPK, Hidayat Batubara Akan Dicopot dari Ketua DPC PD

Khairul Ikhwan - detikNews
Medan - Partai Demokrat (PD) bertindak cepat menyikapi penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara. Hidayat langsung diusulkan untuk dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC PD Mandailing Natal.

Usulan pencopotan Hidayat merupakan hasil rapat terbatas yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PD Sumatera Utara (Sumut), Kamis (16/5/2013) sore. Rapat yang dipimpin Ketua DPD PD Sumut, Tengku Milwan tersebut, juga mengusulkan Saparuddin Siregar sebagai pengganti Hidayat.

Rapat itu juga menyepakati usulan pencopotan Rahudman Harahap dari posisi Wakil Ketua Dewan Kehormatan PD Sumut. Rahudman yang baru saja dinonaktifkan Menteri Dalam Negeri dari jabatan Wali Kota Medan, kini berstatus terdakwa juga dalam kasus korupsi.

“Inilah suatu bentuk komitmen Partai Demokrat terhadap antikorupsi. Kami bersikap tegas agar tidak ada kader yang korupsi,” kata Tengku Milwan seusai rapat yang berlangsung di sekretariat partai tersebut, Jalan Multatuli, Medan.

Disebutkan Milwan, usulan pencopotan itu segera dikirimkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD di Jakarta, agar segera ditindaklanjuti. Proses administrasi usulan itu sedang berlangsung.

Hidayat Batubara ditangkap KPK di Medan, Rabu (15/5/2013) dalam dugaan menerima suap. Dia kemudian dibawa ke Jakarta bersama dua orang lainnya berikut barang bukti uang suap sekitar Rp 1 miliar.

Sementara Rahudman Harahap berstatus terdakwa dalam kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2005 sebesar Rp 1,5 miliar. Saat kasus itu terjadi, Rahudman tengah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Proses sidangnya masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan di Medan.



Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(rul/trq)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%