Detik.com News
Detik.com
Jumat, 17/05/2013 01:06 WIB

Ditangkap KPK, Hidayat Batubara Akan Dicopot dari Ketua DPC PD

Khairul Ikhwan - detikNews
Ditangkap KPK, Hidayat Batubara Akan Dicopot dari Ketua DPC PD
Medan - Partai Demokrat (PD) bertindak cepat menyikapi penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara. Hidayat langsung diusulkan untuk dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC PD Mandailing Natal.

Usulan pencopotan Hidayat merupakan hasil rapat terbatas yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PD Sumatera Utara (Sumut), Kamis (16/5/2013) sore. Rapat yang dipimpin Ketua DPD PD Sumut, Tengku Milwan tersebut, juga mengusulkan Saparuddin Siregar sebagai pengganti Hidayat.

Rapat itu juga menyepakati usulan pencopotan Rahudman Harahap dari posisi Wakil Ketua Dewan Kehormatan PD Sumut. Rahudman yang baru saja dinonaktifkan Menteri Dalam Negeri dari jabatan Wali Kota Medan, kini berstatus terdakwa juga dalam kasus korupsi.

Inilah suatu bentuk komitmen Partai Demokrat terhadap antikorupsi. Kami bersikap tegas agar tidak ada kader yang korupsi, kata Tengku Milwan seusai rapat yang berlangsung di sekretariat partai tersebut, Jalan Multatuli, Medan.

Disebutkan Milwan, usulan pencopotan itu segera dikirimkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD di Jakarta, agar segera ditindaklanjuti. Proses administrasi usulan itu sedang berlangsung.

Hidayat Batubara ditangkap KPK di Medan, Rabu (15/5/2013) dalam dugaan menerima suap. Dia kemudian dibawa ke Jakarta bersama dua orang lainnya berikut barang bukti uang suap sekitar Rp 1 miliar.

Sementara Rahudman Harahap berstatus terdakwa dalam kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2005 sebesar Rp 1,5 miliar. Saat kasus itu terjadi, Rahudman tengah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Proses sidangnya masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan di Medan.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rul/trq)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%