detikcom
Jumat, 17/05/2013 01:06 WIB

Ditangkap KPK, Hidayat Batubara Akan Dicopot dari Ketua DPC PD

Khairul Ikhwan - detikNews
Medan - Partai Demokrat (PD) bertindak cepat menyikapi penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara. Hidayat langsung diusulkan untuk dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC PD Mandailing Natal.

Usulan pencopotan Hidayat merupakan hasil rapat terbatas yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PD Sumatera Utara (Sumut), Kamis (16/5/2013) sore. Rapat yang dipimpin Ketua DPD PD Sumut, Tengku Milwan tersebut, juga mengusulkan Saparuddin Siregar sebagai pengganti Hidayat.

Rapat itu juga menyepakati usulan pencopotan Rahudman Harahap dari posisi Wakil Ketua Dewan Kehormatan PD Sumut. Rahudman yang baru saja dinonaktifkan Menteri Dalam Negeri dari jabatan Wali Kota Medan, kini berstatus terdakwa juga dalam kasus korupsi.

“Inilah suatu bentuk komitmen Partai Demokrat terhadap antikorupsi. Kami bersikap tegas agar tidak ada kader yang korupsi,” kata Tengku Milwan seusai rapat yang berlangsung di sekretariat partai tersebut, Jalan Multatuli, Medan.

Disebutkan Milwan, usulan pencopotan itu segera dikirimkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD di Jakarta, agar segera ditindaklanjuti. Proses administrasi usulan itu sedang berlangsung.

Hidayat Batubara ditangkap KPK di Medan, Rabu (15/5/2013) dalam dugaan menerima suap. Dia kemudian dibawa ke Jakarta bersama dua orang lainnya berikut barang bukti uang suap sekitar Rp 1 miliar.

Sementara Rahudman Harahap berstatus terdakwa dalam kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2005 sebesar Rp 1,5 miliar. Saat kasus itu terjadi, Rahudman tengah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Proses sidangnya masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan di Medan.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rul/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%