Detik.com News
Detik.com
Kamis, 16/05/2013 19:54 WIB

Relokasi Warga Waduk Pluit

Ahok Soal Komnas HAM: Nggak Heran Mereka Berebut Mobil Camry

Ray Jordan - detikNews
Ahok Soal Komnas HAM: Nggak Heran Mereka Berebut Mobil Camry
Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak habis pikir dengan pembelaan yang diberikan Komnas HAM kepada warga Pluit. Ahok pun mengeluarkan komentar sinis soal Komnas HAM.

"Makanya saya bilang, Komnas HAM mau bela ini? Bela orang seperti ini? Saya meragukan mereka tahu HAM itu apa. Nggak heran bisa berebut mobil Camry itu Komnas HAM," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Ahok merasa upaya relokasi warga Waduk Pluit tak melanggar HAM, karena demi kepentingan yang lebih besar dan sudah sesuai prosedur. Sebab tanah yang diduduki warga Waduk Pluit adalah tanah negara.

"Ini kan konyol sebetulnya. Ini data kita komplit. Kita semua kerja itu ada data," tutur mantan Wali Kota Bupati Belitung Timur ini.

Senada dengan Ahok, Jokowi juga merasa heran dengan Komnas HAM. Suami Iriana itu bingung mengapa upaya relokasi warga Waduk Pluit hingga sampai ke Komnas HAM.

"Ada yang bilang kita ini melanggar HAM. HAM yang mana? Wong kita pindahkan ke rusun kok, lengkap ada TV gratis, meja kursi gratis, tempat tidur gratis, kompor gratis, tinggal masuk. (Pelanggaran) HAM-nya yang mana? Masa melanggar HAM? HAM yang mana gitu lho," ujar Jokowi di Universitas Tarumanegara hari ini.

Beberapa waktu lalu Komnas HAM memang sempat ramai dengan isu perebutan posisi ketua yang mendapat fasilitas Mobil Camry. Namun saat ini isu itu sudah reda dengan kesepakatan giliran posisi ketua setiap tahunnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/vid)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%