detikcom

Kamis, 16/05/2013 19:54 WIB

Relokasi Warga Waduk Pluit

Ahok Soal Komnas HAM: Nggak Heran Mereka Berebut Mobil Camry

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak habis pikir dengan pembelaan yang diberikan Komnas HAM kepada warga Pluit. Ahok pun mengeluarkan komentar sinis soal Komnas HAM.

"Makanya saya bilang, Komnas HAM mau bela ini? Bela orang seperti ini? Saya meragukan mereka tahu HAM itu apa. Nggak heran bisa berebut mobil Camry itu Komnas HAM," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Ahok merasa upaya relokasi warga Waduk Pluit tak melanggar HAM, karena demi kepentingan yang lebih besar dan sudah sesuai prosedur. Sebab tanah yang diduduki warga Waduk Pluit adalah tanah negara.

"Ini kan konyol sebetulnya. Ini data kita komplit. Kita semua kerja itu ada data," tutur mantan Wali Kota Bupati Belitung Timur ini.

Senada dengan Ahok, Jokowi juga merasa heran dengan Komnas HAM. Suami Iriana itu bingung mengapa upaya relokasi warga Waduk Pluit hingga sampai ke Komnas HAM.

"Ada yang bilang kita ini melanggar HAM. HAM yang mana? Wong kita pindahkan ke rusun kok, lengkap ada TV gratis, meja kursi gratis, tempat tidur gratis, kompor gratis, tinggal masuk. (Pelanggaran) HAM-nya yang mana? Masa melanggar HAM? HAM yang mana gitu lho," ujar Jokowi di Universitas Tarumanegara hari ini.

Beberapa waktu lalu Komnas HAM memang sempat ramai dengan isu perebutan posisi ketua yang mendapat fasilitas Mobil Camry. Namun saat ini isu itu sudah reda dengan kesepakatan giliran posisi ketua setiap tahunnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/vid)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%