Kamis, 16/05/2013 19:54 WIB

Relokasi Warga Waduk Pluit

Ahok Soal Komnas HAM: Nggak Heran Mereka Berebut Mobil Camry

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak habis pikir dengan pembelaan yang diberikan Komnas HAM kepada warga Pluit. Ahok pun mengeluarkan komentar sinis soal Komnas HAM.

"Makanya saya bilang, Komnas HAM mau bela ini? Bela orang seperti ini? Saya meragukan mereka tahu HAM itu apa. Nggak heran bisa berebut mobil Camry itu Komnas HAM," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Ahok merasa upaya relokasi warga Waduk Pluit tak melanggar HAM, karena demi kepentingan yang lebih besar dan sudah sesuai prosedur. Sebab tanah yang diduduki warga Waduk Pluit adalah tanah negara.

"Ini kan konyol sebetulnya. Ini data kita komplit. Kita semua kerja itu ada data," tutur mantan Wali Kota Bupati Belitung Timur ini.

Senada dengan Ahok, Jokowi juga merasa heran dengan Komnas HAM. Suami Iriana itu bingung mengapa upaya relokasi warga Waduk Pluit hingga sampai ke Komnas HAM.

"Ada yang bilang kita ini melanggar HAM. HAM yang mana? Wong kita pindahkan ke rusun kok, lengkap ada TV gratis, meja kursi gratis, tempat tidur gratis, kompor gratis, tinggal masuk. (Pelanggaran) HAM-nya yang mana? Masa melanggar HAM? HAM yang mana gitu lho," ujar Jokowi di Universitas Tarumanegara hari ini.

Beberapa waktu lalu Komnas HAM memang sempat ramai dengan isu perebutan posisi ketua yang mendapat fasilitas Mobil Camry. Namun saat ini isu itu sudah reda dengan kesepakatan giliran posisi ketua setiap tahunnya.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/vid)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%