detikcom
Kamis, 16/05/2013 18:55 WIB

KPK Buka Peluang Bagi Anggota TNI Jadi Penyidiknya

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kesempatan bagi seluruh WNI untuk menjadi bagian lembaga antikorupsi tersebut. Lowongan ini juga terbuka bagi prajurit TNI yang bercita-cita menjadi penyidik.

Lowongan ini akan dibuka terhitung sejak Jumat (17/5) pukul 00.00 WIB hingga Sabtu (25/5) mendatang. Undangan ini bisa dilihat di website resmi KPK.

Tercatat ada 286 posisi yang bisa diisi oleh warga dan akan menjadi pegawai tetap KPK. Termasuk Deputi Informasi dan Data, Kepala Protokoler KPK, hingga penyidik.

Seluruh persyaratan serta ketentuan akan ditayangkan di website KPK. KPK menjamin proses rekrutmen akan dilakukan oleh konsultan luar. Dan nantinya akan dilakukan wawancara akhir langsung oleh pimpinan KPK.

"Silakan dilihat di website nanti," kata Kepala Biro SDM KPK, Apin Avian di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Kamis (16/5/2013).

Khusus untuk posisi penyidik, bukan prajurit TNI saja yang diperbolehkan mendaftar. Namun terlebih harus bersedia melepas statusnya di kesatuan itu bila kelak lolos seleksi hingga tahap akhir.

"Namanya alih profesi, dia harus mengundurkan diri kemudian masuk (KPK)," tandasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mok/lh)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%