Kamis, 16/05/2013 18:55 WIB

KPK Buka Peluang Bagi Anggota TNI Jadi Penyidiknya

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kesempatan bagi seluruh WNI untuk menjadi bagian lembaga antikorupsi tersebut. Lowongan ini juga terbuka bagi prajurit TNI yang bercita-cita menjadi penyidik.

Lowongan ini akan dibuka terhitung sejak Jumat (17/5) pukul 00.00 WIB hingga Sabtu (25/5) mendatang. Undangan ini bisa dilihat di website resmi KPK.

Tercatat ada 286 posisi yang bisa diisi oleh warga dan akan menjadi pegawai tetap KPK. Termasuk Deputi Informasi dan Data, Kepala Protokoler KPK, hingga penyidik.

Seluruh persyaratan serta ketentuan akan ditayangkan di website KPK. KPK menjamin proses rekrutmen akan dilakukan oleh konsultan luar. Dan nantinya akan dilakukan wawancara akhir langsung oleh pimpinan KPK.

"Silakan dilihat di website nanti," kata Kepala Biro SDM KPK, Apin Avian di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Kamis (16/5/2013).

Khusus untuk posisi penyidik, bukan prajurit TNI saja yang diperbolehkan mendaftar. Namun terlebih harus bersedia melepas statusnya di kesatuan itu bila kelak lolos seleksi hingga tahap akhir.

"Namanya alih profesi, dia harus mengundurkan diri kemudian masuk (KPK)," tandasnya.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(mok/lh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%