Kamis, 16/05/2013 18:55 WIB

KPK Buka Peluang Bagi Anggota TNI Jadi Penyidiknya

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kesempatan bagi seluruh WNI untuk menjadi bagian lembaga antikorupsi tersebut. Lowongan ini juga terbuka bagi prajurit TNI yang bercita-cita menjadi penyidik.

Lowongan ini akan dibuka terhitung sejak Jumat (17/5) pukul 00.00 WIB hingga Sabtu (25/5) mendatang. Undangan ini bisa dilihat di website resmi KPK.

Tercatat ada 286 posisi yang bisa diisi oleh warga dan akan menjadi pegawai tetap KPK. Termasuk Deputi Informasi dan Data, Kepala Protokoler KPK, hingga penyidik.

Seluruh persyaratan serta ketentuan akan ditayangkan di website KPK. KPK menjamin proses rekrutmen akan dilakukan oleh konsultan luar. Dan nantinya akan dilakukan wawancara akhir langsung oleh pimpinan KPK.

"Silakan dilihat di website nanti," kata Kepala Biro SDM KPK, Apin Avian di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Kamis (16/5/2013).

Khusus untuk posisi penyidik, bukan prajurit TNI saja yang diperbolehkan mendaftar. Namun terlebih harus bersedia melepas statusnya di kesatuan itu bila kelak lolos seleksi hingga tahap akhir.

"Namanya alih profesi, dia harus mengundurkan diri kemudian masuk (KPK)," tandasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mok/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%