Detik.com News
Detik.com
Kamis, 16/05/2013 18:55 WIB

KPK Buka Peluang Bagi Anggota TNI Jadi Penyidiknya

Moksa Hutasoit - detikNews
KPK Buka Peluang Bagi Anggota TNI Jadi Penyidiknya
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kesempatan bagi seluruh WNI untuk menjadi bagian lembaga antikorupsi tersebut. Lowongan ini juga terbuka bagi prajurit TNI yang bercita-cita menjadi penyidik.

Lowongan ini akan dibuka terhitung sejak Jumat (17/5) pukul 00.00 WIB hingga Sabtu (25/5) mendatang. Undangan ini bisa dilihat di website resmi KPK.

Tercatat ada 286 posisi yang bisa diisi oleh warga dan akan menjadi pegawai tetap KPK. Termasuk Deputi Informasi dan Data, Kepala Protokoler KPK, hingga penyidik.

Seluruh persyaratan serta ketentuan akan ditayangkan di website KPK. KPK menjamin proses rekrutmen akan dilakukan oleh konsultan luar. Dan nantinya akan dilakukan wawancara akhir langsung oleh pimpinan KPK.

"Silakan dilihat di website nanti," kata Kepala Biro SDM KPK, Apin Avian di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Kamis (16/5/2013).

Khusus untuk posisi penyidik, bukan prajurit TNI saja yang diperbolehkan mendaftar. Namun terlebih harus bersedia melepas statusnya di kesatuan itu bila kelak lolos seleksi hingga tahap akhir.

"Namanya alih profesi, dia harus mengundurkan diri kemudian masuk (KPK)," tandasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mok/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%