detikcom
Kamis, 16/05/2013 18:53 WIB

Ungkap Peredaran Uang Palsu, Bareskrim Polri Gandeng Bank Indonesia

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Guna meminimalisir sekaligus membantu pengungkapan peredaran uang palsu di Masyarakat, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipid Eksus) Bareskrim Polri, menggandeng Bank Indonesia. Kerjasama segera dilaksanakan.

"Kami sudah membangun satuan tugas dengan Bank Indonesia, ada link koneksi dengan BI tentang data kejahatan uang palsu," kata Kasubdit Uang Palsu Dit Tipid Eksus Bareskrim Polri, Kombes Agus Irianto, di Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2013).

Data-data yang terkoneksi tersebut, jelas Agus, berisi mereka-mereka yang terlibat kejahatan uang palsu, baik pembuat atau pengedar. Data itu pun berisi teknis kelompok dalam membuat uang palsu.

"Sehingga nanti dalam pengungkapan langsung keluar jaringannya, lama atau baru," papar Agus.

Dari hasil analisa komputerisasi tersebut, Polisi kemudian menindaklanjutinya dengan berkoordinasi bersama kepolisian wilayah guna memantau peredaran uang palsu.

"Kita akan kontak wilayah dan meminta mewaspadai peredarannya," terang Agus.

Dari hasil pengungkapan kepolisian, wilayah Jabodetabek masih mendominasi sebagai wilayah yang 'memproduksi' uang palsu dengan sebaran hampir di seluruh Indonesia.

Agus mencontohkan, pengungkapan yang dilakukan pihaknya di Kalimantan Selatan. Namun, usut punya usut pangkal mula peredaran dan produksi ada di wilayah Bogor.

Selain itu, pihaknya mendapati saat ini terdapat 400 teknik dalam tindak pidana pemalsuan uang. Dari mulai cara konvensional seperti scanning dan printing, sampai pada teknik bleacing uang pecahan kecil dan dicetak ke pecahan besar.

"Sejauh ini uang Dollar paling mudah dipalsukan," ujarnya.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%