detikcom
Kamis, 16/05/2013 18:41 WIB

Ini Penampakan Aiptu Labora yang Miliki Transaksi Mencurigakan Rp 1,5 T

Wilpret Siagian - detikNews
istimewa
Jayapura - Sosok Aiptu Labora Sitorus mendadak ramai diperbincangkan. Pangkal musababnya, data Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mendapatkan data transaksi selama 5 tahun sejak 2007-2012 mencapai Rp 1,5 triliun.

Aiptu Labora sudah ditetapkan menjadi tersangka penimbunan BBM dan kepemilikan kayu ilegal. Mabes Polri memburunya atas tindak pidana pencucian uang. Siapa Aiptu Labora?

Berdasarkan penelusuran, Kamis (16/5/2013) Aiptu Labora merupakan lulusan bintara polisi 1986. Dia bertugas di Polres Sorong. Kabarnya, bisnisnya besar karena dia dekat dengan pejabat tinggi di Sorong.

Nah, santer terdengar, lewat kedekatannya itu Labora bisa mudah mendapatkan izin penguasaan lahan hutan dan BBM di Sorong. Apalagi dia dikenal enteng menggelontorkan uang bagi sang pejabat dan warga.

Foto Labora menyebar di sejumlah media. Di foto itu, dia tengah bersama anaknya. Sampai berita ini diturunkan Labora belum memberikan keterangan.

Jejak Labora, kabarnya, terendus kala Polda Papua melakukan pelacakan penyelundupan kayu ilegal. Dari sana terlacak nama Labora, hingga kemudian ada data dari PPATK yang memperkuat siapa sosok Labora.

Polda Papua telah menetapkan Aiptu Labora Sitorus jadi tersangka dalam kasus pemilikan BBM Ribuan ton. Dia ditetapkan menjadi tersangka setelah menjalani dua kali pemeriksaan.

"Setelah pemanggilan pemeriksaan kedua, dia telah kita tetapkan jadi tersangka," ujar Direktur Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Setyo Budi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ndr/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
52%
Kontra
48%