detikcom
Kamis, 16/05/2013 18:34 WIB

Polisi Tetapkan 4 Tersangka Pelemparan Bom Molotov ke SMKN 3 Yogya

Edzan Raharjo - detikNews
Yogyakarta - Ada dua tersangka baru kasus pelemparan bom molotov di pos jaga SMKN 3 Jetis Yogyakarta. Kini total ada 4 tersangka. Motifnya diduga dendam lama antar geng motor.

Ke-4 tersangka adalah Rg (17), Yp (15), RP alias OS(15), dan Ww (19). Sebanyak 16 orang yang ikut diamankan, hanya dikenai wajib lapor.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Dodo Hendro Kusuma mengatakan, tersangka YP dan RG ditetapkan terahir. Pelemparan bom pertama dilakukan oleh Rg dan YP yang mengendarai motor berboncengan. Pelemparan kedua dilakukan oleh OS dan WW yang meledak dan sempat mengenai petugas polisi.

"Pemeriksaan masih terus kami lakukan. Tidak menutup kemungkinan tersangka bisa bertambah," kata Dodo di Mapolresta Yogyakarta, Kamis (16/5/2013).

Dari hasil pemeriksaan, motif dari pelemparan bom molotov ini karena dendam lama antara geng pelajar. Para anggota geng ini mengaku punya masalah dengan siswa-siswa di SMKN 3 Yogyakarta. Bom molotov tersebut dibuat oleh geng yang bernama "WTC". Untuk penyebab ledakan, saat ini masih dilakukan pemeriksaan di laboratorium.

Para tersangka dijerat pasal 187 (Pembakaran), pasal 170 (Pengrusakan barang) dan pasal 55 serta 56 KUHP.

Selasa (14/5) malam, pos Satpam SMKN 3 Yogyakarta yang berada di jalan Robert Wolter Monginsidi No 2, Jetis, Kota Yogyakarta dilempar bom molotov. Seorang anggota Polsekta Jetis, Bripka Sudarmaji (53), terluka bakar di tangan kiri karena terkena percikan api dalam kejadian tersebut.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(try/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%