Kamis, 16/05/2013 18:18 WIB

Briptu Rani Menghilang, Kapolres Mojokerto Bantah Dipanggil Kapolda Jatim

Norma Anggara - detikNews
Briptu Rani
Surabaya - Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugroho dikabarkan dipanggil Kapolda Jatim terkait kasus Briptu Rani yang santer di media. Namun hal tersebut dibantah, jika kedatangannya bukan untuk bertemu dengan orang nomor satu di jajaran Polda Jatim.

AKBP Eko Puji Nugroho, Kamis (16/5/2013) siang memang sedang berada di lingkungan Polda Jatim. Namun, dia menegaskan, tidak ada kepentingan dan rencana bertemu Kapolda Jatim.

"Saya ke Polda bukan untuk bertemu Kapolda," kata AKBP Eko Puji Nugroho saat dihubungi detikcom.

Saat detikcom menunggu di Gedung Tri Brata, tempat Kapolda Jatim biasa menerima tamu, AKBP Eko pun tak kelihatan batang hidungnya. Begitu juga di Gedung Reskrimsus dan Pelayanan Masyarakat, Kapolres Mojokerto itu seperti tak ingin keberadaannya tercium media.

Eko tak mau berkomentar tentang apa kepentingannya mendatangi Mapolda Jatim. Bahkan saat ditanya, di gedung mana Eko berkunjung, dia juga enggan menjawab.

"Jangan lah, nanti kalau saya kasih tahu, Anda mau minta konfirmasi tentang berita," tutur dia di ujung telepon.

Eko kemudian mengimbau, supaya berita tentang status DPO Briptu Rani Indah Yuni Nugraeni tak lagi diteruskan.

"Jangan ditulis dulu ya, tunggu statement selanjutnya," pungkas Eko.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(bdh/bdh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%
MustRead close