Detik.com News
Detik.com
Kamis, 16/05/2013 18:18 WIB

Briptu Rani Menghilang, Kapolres Mojokerto Bantah Dipanggil Kapolda Jatim

Norma Anggara - detikNews
Briptu Rani Menghilang, Kapolres Mojokerto Bantah Dipanggil Kapolda Jatim Briptu Rani
Surabaya - Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugroho dikabarkan dipanggil Kapolda Jatim terkait kasus Briptu Rani yang santer di media. Namun hal tersebut dibantah, jika kedatangannya bukan untuk bertemu dengan orang nomor satu di jajaran Polda Jatim.

AKBP Eko Puji Nugroho, Kamis (16/5/2013) siang memang sedang berada di lingkungan Polda Jatim. Namun, dia menegaskan, tidak ada kepentingan dan rencana bertemu Kapolda Jatim.

"Saya ke Polda bukan untuk bertemu Kapolda," kata AKBP Eko Puji Nugroho saat dihubungi detikcom.

Saat detikcom menunggu di Gedung Tri Brata, tempat Kapolda Jatim biasa menerima tamu, AKBP Eko pun tak kelihatan batang hidungnya. Begitu juga di Gedung Reskrimsus dan Pelayanan Masyarakat, Kapolres Mojokerto itu seperti tak ingin keberadaannya tercium media.

Eko tak mau berkomentar tentang apa kepentingannya mendatangi Mapolda Jatim. Bahkan saat ditanya, di gedung mana Eko berkunjung, dia juga enggan menjawab.

"Jangan lah, nanti kalau saya kasih tahu, Anda mau minta konfirmasi tentang berita," tutur dia di ujung telepon.

Eko kemudian mengimbau, supaya berita tentang status DPO Briptu Rani Indah Yuni Nugraeni tak lagi diteruskan.

"Jangan ditulis dulu ya, tunggu statement selanjutnya," pungkas Eko.


(bdh/bdh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%