detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 12:34 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 16/05/2013 16:47 WIB

Ini Kesimpulan Rapat Komisi II dengan Kemendagri Soal e-KTP

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Rapat Komisi II DPR dengan Kemendagri tentang e-KTP tuntas. Sejumlah kesimpulan diambil, apa saja?

"Setelah menerima penjelasan Kemendagri terkait Surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/1826/SJ tanggal 11 April 2013 komisi II mendesak untuk diambil langkah kebijakan selanjutnya agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau kesalahpahamana tentang larangan fotocopy e-KTP," kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar sebelum menutup rapat dengan Kemendagri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Kemudian terkait penggunaan card reader, komisi II juga mendesak Kemendagri untuk dikoordinasikan dengan seluruh instansi pemerintah, Pemda, Lembaga pelayanan publik, lembaga perbankan dan swasta agar tidak terjadi kesulitan bagi masyarakat mendapatkan hak pelayanan publiknya.

"Komisi II memberikan apresiasi dan mendukung upaya BPPT agar card reader yang spesifikasinya sudah dibakukan, nantinya dapat menjadi salah satu produksi unggulan bidang Informasi Teknologi (IT) dalam negeri," imbuh Agun.

Agun secara khusus menjelaskan tentang program e-KTP yang sudah dalam tahap pemanfaatan, tak ada urusan dengan proyek-proyek lain. Menurutnya, pengadaan card reader bukan lagi urusan Kemendagri.

"Kalau kembali ke Undang-undang, terpaksa saya jelaskan sebagai pembuat Undang-undang, e-KTP ini sudah pada level pemanfaatan. Dari karya e-KTP nggak ada urusan dengan proyek lain, putus tus..tus..!"

Menurutnya, tahap saat ini adalah pemanfaatan e-KTP yang sudah direkam, yang selanjutnya kantor-kantor pelayanan publik untuk memanfaatkan e-KTP. Dimana untuk fungsikan itu ada alat yang sudah diciptakan sebagai tindaklanjut proyek ini.

"Ada card reader supaya orang pada saat buka rekening namanya pasti, misal si Agun bukan si Ahmad. Mekanisme itu urusan bank, mau pake card reader atau tidak itu urusan bank," ungkapnya.

"Pemanfaatannya bagaimana? Kerjasama, ada MoU-nya," pungkasnya.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(van/try)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%