detikcom
Kamis, 16/05/2013 16:47 WIB

Ini Kesimpulan Rapat Komisi II dengan Kemendagri Soal e-KTP

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Rapat Komisi II DPR dengan Kemendagri tentang e-KTP tuntas. Sejumlah kesimpulan diambil, apa saja?

"Setelah menerima penjelasan Kemendagri terkait Surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/1826/SJ tanggal 11 April 2013 komisi II mendesak untuk diambil langkah kebijakan selanjutnya agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau kesalahpahamana tentang larangan fotocopy e-KTP," kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar sebelum menutup rapat dengan Kemendagri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Kemudian terkait penggunaan card reader, komisi II juga mendesak Kemendagri untuk dikoordinasikan dengan seluruh instansi pemerintah, Pemda, Lembaga pelayanan publik, lembaga perbankan dan swasta agar tidak terjadi kesulitan bagi masyarakat mendapatkan hak pelayanan publiknya.

"Komisi II memberikan apresiasi dan mendukung upaya BPPT agar card reader yang spesifikasinya sudah dibakukan, nantinya dapat menjadi salah satu produksi unggulan bidang Informasi Teknologi (IT) dalam negeri," imbuh Agun.

Agun secara khusus menjelaskan tentang program e-KTP yang sudah dalam tahap pemanfaatan, tak ada urusan dengan proyek-proyek lain. Menurutnya, pengadaan card reader bukan lagi urusan Kemendagri.

"Kalau kembali ke Undang-undang, terpaksa saya jelaskan sebagai pembuat Undang-undang, e-KTP ini sudah pada level pemanfaatan. Dari karya e-KTP nggak ada urusan dengan proyek lain, putus tus..tus..!"

Menurutnya, tahap saat ini adalah pemanfaatan e-KTP yang sudah direkam, yang selanjutnya kantor-kantor pelayanan publik untuk memanfaatkan e-KTP. Dimana untuk fungsikan itu ada alat yang sudah diciptakan sebagai tindaklanjut proyek ini.

"Ada card reader supaya orang pada saat buka rekening namanya pasti, misal si Agun bukan si Ahmad. Mekanisme itu urusan bank, mau pake card reader atau tidak itu urusan bank," ungkapnya.

"Pemanfaatannya bagaimana? Kerjasama, ada MoU-nya," pungkasnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(van/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%