detikcom
Kamis, 16/05/2013 16:47 WIB

Ini Kesimpulan Rapat Komisi II dengan Kemendagri Soal e-KTP

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Rapat Komisi II DPR dengan Kemendagri tentang e-KTP tuntas. Sejumlah kesimpulan diambil, apa saja?

"Setelah menerima penjelasan Kemendagri terkait Surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/1826/SJ tanggal 11 April 2013 komisi II mendesak untuk diambil langkah kebijakan selanjutnya agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau kesalahpahamana tentang larangan fotocopy e-KTP," kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar sebelum menutup rapat dengan Kemendagri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Kemudian terkait penggunaan card reader, komisi II juga mendesak Kemendagri untuk dikoordinasikan dengan seluruh instansi pemerintah, Pemda, Lembaga pelayanan publik, lembaga perbankan dan swasta agar tidak terjadi kesulitan bagi masyarakat mendapatkan hak pelayanan publiknya.

"Komisi II memberikan apresiasi dan mendukung upaya BPPT agar card reader yang spesifikasinya sudah dibakukan, nantinya dapat menjadi salah satu produksi unggulan bidang Informasi Teknologi (IT) dalam negeri," imbuh Agun.

Agun secara khusus menjelaskan tentang program e-KTP yang sudah dalam tahap pemanfaatan, tak ada urusan dengan proyek-proyek lain. Menurutnya, pengadaan card reader bukan lagi urusan Kemendagri.

"Kalau kembali ke Undang-undang, terpaksa saya jelaskan sebagai pembuat Undang-undang, e-KTP ini sudah pada level pemanfaatan. Dari karya e-KTP nggak ada urusan dengan proyek lain, putus tus..tus..!"

Menurutnya, tahap saat ini adalah pemanfaatan e-KTP yang sudah direkam, yang selanjutnya kantor-kantor pelayanan publik untuk memanfaatkan e-KTP. Dimana untuk fungsikan itu ada alat yang sudah diciptakan sebagai tindaklanjut proyek ini.

"Ada card reader supaya orang pada saat buka rekening namanya pasti, misal si Agun bukan si Ahmad. Mekanisme itu urusan bank, mau pake card reader atau tidak itu urusan bank," ungkapnya.

"Pemanfaatannya bagaimana? Kerjasama, ada MoU-nya," pungkasnya.

(van/try)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%