Detik.com News
Detik.com
Kamis, 16/05/2013 16:47 WIB

Ini Kesimpulan Rapat Komisi II dengan Kemendagri Soal e-KTP

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Rapat Komisi II DPR dengan Kemendagri tentang e-KTP tuntas. Sejumlah kesimpulan diambil, apa saja?

"Setelah menerima penjelasan Kemendagri terkait Surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/1826/SJ tanggal 11 April 2013 komisi II mendesak untuk diambil langkah kebijakan selanjutnya agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau kesalahpahamana tentang larangan fotocopy e-KTP," kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar sebelum menutup rapat dengan Kemendagri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Kemudian terkait penggunaan card reader, komisi II juga mendesak Kemendagri untuk dikoordinasikan dengan seluruh instansi pemerintah, Pemda, Lembaga pelayanan publik, lembaga perbankan dan swasta agar tidak terjadi kesulitan bagi masyarakat mendapatkan hak pelayanan publiknya.

"Komisi II memberikan apresiasi dan mendukung upaya BPPT agar card reader yang spesifikasinya sudah dibakukan, nantinya dapat menjadi salah satu produksi unggulan bidang Informasi Teknologi (IT) dalam negeri," imbuh Agun.

Agun secara khusus menjelaskan tentang program e-KTP yang sudah dalam tahap pemanfaatan, tak ada urusan dengan proyek-proyek lain. Menurutnya, pengadaan card reader bukan lagi urusan Kemendagri.

"Kalau kembali ke Undang-undang, terpaksa saya jelaskan sebagai pembuat Undang-undang, e-KTP ini sudah pada level pemanfaatan. Dari karya e-KTP nggak ada urusan dengan proyek lain, putus tus..tus..!"

Menurutnya, tahap saat ini adalah pemanfaatan e-KTP yang sudah direkam, yang selanjutnya kantor-kantor pelayanan publik untuk memanfaatkan e-KTP. Dimana untuk fungsikan itu ada alat yang sudah diciptakan sebagai tindaklanjut proyek ini.

"Ada card reader supaya orang pada saat buka rekening namanya pasti, misal si Agun bukan si Ahmad. Mekanisme itu urusan bank, mau pake card reader atau tidak itu urusan bank," ungkapnya.

"Pemanfaatannya bagaimana? Kerjasama, ada MoU-nya," pungkasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%