Kamis, 16/05/2013 16:47 WIB

Ini Kesimpulan Rapat Komisi II dengan Kemendagri Soal e-KTP

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Rapat Komisi II DPR dengan Kemendagri tentang e-KTP tuntas. Sejumlah kesimpulan diambil, apa saja?

"Setelah menerima penjelasan Kemendagri terkait Surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/1826/SJ tanggal 11 April 2013 komisi II mendesak untuk diambil langkah kebijakan selanjutnya agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau kesalahpahamana tentang larangan fotocopy e-KTP," kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar sebelum menutup rapat dengan Kemendagri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Kemudian terkait penggunaan card reader, komisi II juga mendesak Kemendagri untuk dikoordinasikan dengan seluruh instansi pemerintah, Pemda, Lembaga pelayanan publik, lembaga perbankan dan swasta agar tidak terjadi kesulitan bagi masyarakat mendapatkan hak pelayanan publiknya.

"Komisi II memberikan apresiasi dan mendukung upaya BPPT agar card reader yang spesifikasinya sudah dibakukan, nantinya dapat menjadi salah satu produksi unggulan bidang Informasi Teknologi (IT) dalam negeri," imbuh Agun.

Agun secara khusus menjelaskan tentang program e-KTP yang sudah dalam tahap pemanfaatan, tak ada urusan dengan proyek-proyek lain. Menurutnya, pengadaan card reader bukan lagi urusan Kemendagri.

"Kalau kembali ke Undang-undang, terpaksa saya jelaskan sebagai pembuat Undang-undang, e-KTP ini sudah pada level pemanfaatan. Dari karya e-KTP nggak ada urusan dengan proyek lain, putus tus..tus..!"

Menurutnya, tahap saat ini adalah pemanfaatan e-KTP yang sudah direkam, yang selanjutnya kantor-kantor pelayanan publik untuk memanfaatkan e-KTP. Dimana untuk fungsikan itu ada alat yang sudah diciptakan sebagai tindaklanjut proyek ini.

"Ada card reader supaya orang pada saat buka rekening namanya pasti, misal si Agun bukan si Ahmad. Mekanisme itu urusan bank, mau pake card reader atau tidak itu urusan bank," ungkapnya.

"Pemanfaatannya bagaimana? Kerjasama, ada MoU-nya," pungkasnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%