Kamis, 16/05/2013 15:44 WIB

KPK Geledah Kantor Pengusaha Surung Panjaitan di Medan

Khairul Ikhwan - detikNews
Foto: Khairul Ikhwan/detikcom
Medan - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan kasus suap yang melibatkan Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara. Pada Kamis (16/5/2013) tim menggeledah kantor tersangka pelaku suap Surung Panjaitan.

Kantor yang digeledah itu berada di Jalan Bima Sakti, No. 6, Medan. Tim KPK tiba di kantor tersebut sekitar pukul 14.00 WIB dan masih bekerja hingga pukul 15.30 WIB. Tim KPK yang berjumlah sekitar 10 orang, melakukan penggeledahan setelah memberi tahu Karim, Kepala Lingkungan XIV, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan.

"Tadi saya ditunjukkan surat, yang menjelaskan mereka dari KPK dan akan melakukan penggeledahan," kata Karim yang berada di depan rumah sementara KPK menyelidik di dalam rumah.

Disebutkan Karim, rumah dua tingkat ini diketahui dipergunakan Surung Panjaitan sebagai kantor perusahaannya. Tetapi dia tidak dapat memastikan kantor perusahaan apa, sebab ada beberapa perusahaan yang dimiliki Surung. Lagi pula memang tidak ada plang nama di depan kantor tersebut.

Surung merupakan salah satu dari tiga orang yang diamankan KPK dalam operasi di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Dua lainnya yakni Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara dan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mandailing Natal Khairil Anwar.

Surung diduga memberikan uang suap untuk kepentingan mendapatkan proyek yang bersumber dari dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB). Ketiganya sudah dibawa ke kantor KPK di Jakarta, Rabu (15/5/2013) berikut barang bukti uang sekitar Rp 1 miliar.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rul/try)



Sponsored Link
Twitter Recommendation
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%