detikcom

Kamis, 16/05/2013 15:44 WIB

KPK Geledah Kantor Pengusaha Surung Panjaitan di Medan

Khairul Ikhwan - detikNews
Foto: Khairul Ikhwan/detikcom
Medan - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan kasus suap yang melibatkan Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara. Pada Kamis (16/5/2013) tim menggeledah kantor tersangka pelaku suap Surung Panjaitan.

Kantor yang digeledah itu berada di Jalan Bima Sakti, No. 6, Medan. Tim KPK tiba di kantor tersebut sekitar pukul 14.00 WIB dan masih bekerja hingga pukul 15.30 WIB. Tim KPK yang berjumlah sekitar 10 orang, melakukan penggeledahan setelah memberi tahu Karim, Kepala Lingkungan XIV, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan.

"Tadi saya ditunjukkan surat, yang menjelaskan mereka dari KPK dan akan melakukan penggeledahan," kata Karim yang berada di depan rumah sementara KPK menyelidik di dalam rumah.

Disebutkan Karim, rumah dua tingkat ini diketahui dipergunakan Surung Panjaitan sebagai kantor perusahaannya. Tetapi dia tidak dapat memastikan kantor perusahaan apa, sebab ada beberapa perusahaan yang dimiliki Surung. Lagi pula memang tidak ada plang nama di depan kantor tersebut.

Surung merupakan salah satu dari tiga orang yang diamankan KPK dalam operasi di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Dua lainnya yakni Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara dan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mandailing Natal Khairil Anwar.

Surung diduga memberikan uang suap untuk kepentingan mendapatkan proyek yang bersumber dari dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB). Ketiganya sudah dibawa ke kantor KPK di Jakarta, Rabu (15/5/2013) berikut barang bukti uang sekitar Rp 1 miliar.


Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rul/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
58%
Kontra
42%