Kamis, 16/05/2013 15:44 WIB

KPK Geledah Kantor Pengusaha Surung Panjaitan di Medan

Khairul Ikhwan - detikNews
Foto: Khairul Ikhwan/detikcom
Medan - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan kasus suap yang melibatkan Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara. Pada Kamis (16/5/2013) tim menggeledah kantor tersangka pelaku suap Surung Panjaitan.

Kantor yang digeledah itu berada di Jalan Bima Sakti, No. 6, Medan. Tim KPK tiba di kantor tersebut sekitar pukul 14.00 WIB dan masih bekerja hingga pukul 15.30 WIB. Tim KPK yang berjumlah sekitar 10 orang, melakukan penggeledahan setelah memberi tahu Karim, Kepala Lingkungan XIV, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan.

"Tadi saya ditunjukkan surat, yang menjelaskan mereka dari KPK dan akan melakukan penggeledahan," kata Karim yang berada di depan rumah sementara KPK menyelidik di dalam rumah.

Disebutkan Karim, rumah dua tingkat ini diketahui dipergunakan Surung Panjaitan sebagai kantor perusahaannya. Tetapi dia tidak dapat memastikan kantor perusahaan apa, sebab ada beberapa perusahaan yang dimiliki Surung. Lagi pula memang tidak ada plang nama di depan kantor tersebut.

Surung merupakan salah satu dari tiga orang yang diamankan KPK dalam operasi di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Dua lainnya yakni Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara dan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mandailing Natal Khairil Anwar.

Surung diduga memberikan uang suap untuk kepentingan mendapatkan proyek yang bersumber dari dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB). Ketiganya sudah dibawa ke kantor KPK di Jakarta, Rabu (15/5/2013) berikut barang bukti uang sekitar Rp 1 miliar.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rul/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%