Kamis, 16/05/2013 15:44 WIB

KPK Geledah Kantor Pengusaha Surung Panjaitan di Medan

Khairul Ikhwan - detikNews
Foto: Khairul Ikhwan/detikcom
Medan - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan kasus suap yang melibatkan Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara. Pada Kamis (16/5/2013) tim menggeledah kantor tersangka pelaku suap Surung Panjaitan.

Kantor yang digeledah itu berada di Jalan Bima Sakti, No. 6, Medan. Tim KPK tiba di kantor tersebut sekitar pukul 14.00 WIB dan masih bekerja hingga pukul 15.30 WIB. Tim KPK yang berjumlah sekitar 10 orang, melakukan penggeledahan setelah memberi tahu Karim, Kepala Lingkungan XIV, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan.

"Tadi saya ditunjukkan surat, yang menjelaskan mereka dari KPK dan akan melakukan penggeledahan," kata Karim yang berada di depan rumah sementara KPK menyelidik di dalam rumah.

Disebutkan Karim, rumah dua tingkat ini diketahui dipergunakan Surung Panjaitan sebagai kantor perusahaannya. Tetapi dia tidak dapat memastikan kantor perusahaan apa, sebab ada beberapa perusahaan yang dimiliki Surung. Lagi pula memang tidak ada plang nama di depan kantor tersebut.

Surung merupakan salah satu dari tiga orang yang diamankan KPK dalam operasi di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Dua lainnya yakni Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara dan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mandailing Natal Khairil Anwar.

Surung diduga memberikan uang suap untuk kepentingan mendapatkan proyek yang bersumber dari dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB). Ketiganya sudah dibawa ke kantor KPK di Jakarta, Rabu (15/5/2013) berikut barang bukti uang sekitar Rp 1 miliar.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rul/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%