Detik.com News
Detik.com

Kamis, 16/05/2013 14:20 WIB

Ini Kekayaan 2 Penyidik Pajak yang Ditangkap KPK

Rachmadin Ismail - detikNews
Ini Kekayaan 2 Penyidik Pajak yang Ditangkap KPK
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua penyidik pajak Kanwil Jakarta Timur. Mereka diduga menerima suap dari PT The Master Steel, pabrik baja. Berapa catatan kekayaan dua pegawai muda itu?

Dua penyidik pajak itu adalah M Dian Irwan Nuqsira (golongan IIID) dan Eko Darmayanto (IIIC). Mereka bertugas di Ditjen Pajak Jakarta Timur.

Eko melaporkan kekayaannya ke KPK terakhir pada tahun 2011 lalu. Total harta yang dia punya adalah Rp 934 juta.

Angka itu terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah di Jakarta Selatan Rp 628 juta, lalu mobil dan motor senilai Rp 281 juta. Ada juga harta bergerak lainnya senilai Rp 8,5 juta dan giro setara kas Rp 17 juta.

Pegawai pajak Dian melaporkan kekayaannya terakhir juga tahun 2011. Total hartanya mencapai Rp 337 juta.

Dia mempunya harta berupa tanah di Bogor dan Bekasi senilai Rp 231 juta. Harta berupa mobil dan motor senilai Rp 149 juta dan giro Rp 10,7 juta.

Dian dan Eko dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%