detikcom
Kamis, 16/05/2013 14:20 WIB

Ini Kekayaan 2 Penyidik Pajak yang Ditangkap KPK

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua penyidik pajak Kanwil Jakarta Timur. Mereka diduga menerima suap dari PT The Master Steel, pabrik baja. Berapa catatan kekayaan dua pegawai muda itu?

Dua penyidik pajak itu adalah M Dian Irwan Nuqsira (golongan IIID) dan Eko Darmayanto (IIIC). Mereka bertugas di Ditjen Pajak Jakarta Timur.

Eko melaporkan kekayaannya ke KPK terakhir pada tahun 2011 lalu. Total harta yang dia punya adalah Rp 934 juta.

Angka itu terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah di Jakarta Selatan Rp 628 juta, lalu mobil dan motor senilai Rp 281 juta. Ada juga harta bergerak lainnya senilai Rp 8,5 juta dan giro setara kas Rp 17 juta.

Pegawai pajak Dian melaporkan kekayaannya terakhir juga tahun 2011. Total hartanya mencapai Rp 337 juta.

Dia mempunya harta berupa tanah di Bogor dan Bekasi senilai Rp 231 juta. Harta berupa mobil dan motor senilai Rp 149 juta dan giro Rp 10,7 juta.

Dian dan Eko dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi.

(mad/nwk)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
MustRead close