detikcom
Rabu, 15/05/2013 17:47 WIB

Pertama di Indonesia, Warga Menang Melawan Pengadilan di KIP

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Pertama kali terjadi di Indonesia, pengadilan kalah melawan warga masyarakat. Hal ini terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, ketika salah seorang warga menuntut keterbukaan informasi.

Berawal dari Sekretaris Desa (Sekdes) Tanggulangin, Kejayan, Pasuruan, Agus Yahya yang meminta salinan putusan PN Bangil. Sebab dalam salinan putusan itu, warganya Nahuri disebut DPO oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Atas tudingan JPU ini, Agus pun penasaran dan meminta informasi tentang salinan putusan tersebut. Namun pihak PN Bangil tidak memberikan informasi yang diminta sehingga Agus menggugat PN Bangil ke Komisi Informasi Pusat (KIP).

"Diputus siang ini. Pemohon informasi ini meminta informasi tentang salinan putusan. Pemohon ini pernah jadi terpidana kasus penyelewengan dana desa," kata Ketua KIP Abdul Rahman kepada detikcom, Rabu (15/5/2013).

Selain Abdul Rahman, duduk sebagai majelis ajudikasi (mediasi) yaitu Amirudin
dan Heni S Widyaningsih dan disidangkan di Hotel Tunjungan Plaza Surabaya. Abdul menyebutkan informasi yang diminta adalah jenis informasi yang bersifat terbuka. Sehingga PN Bangil dinyatakan bersalah tidak memberikan informasi yang diminta.

"Dia minta informasi dari PN Bangil, tentang status DPO (Nahuri). Kenapa dijadikan DPO? Padahal dia kan semestinya diadili," ujar Abdul menambahkan.

Namun dari proses ajudikasi (mediasi), PN Bangil berkilah salinan putusan yang diminta sedang dipegang Mahkamah Agung (MA) karena proses kasasi. Setelah proses kasasi selesai, PN Bangil berjanji akan memberikan salinan putusan tersebut.

"PN Bangil beralasan pemberiannya setelah dari putusan MA," ujar Abdul.



Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/asp)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%