Rabu, 15/05/2013 17:28 WIB

Kronologi Menghilangnya Briptu Rani versi Kapolres Mojokerto

Tamam Mubarrok - detikNews
Briptu Rani
Mojokerto - Kapolres Mojokerto akhirnya buka suara terkait menghilangnya salah satu anak buahnya, Briptu Rani Indah Yuni Nugraeni.

AKBP Eko Puji Nugroho menyatakan Briptu Rani meninggalkan tugas sejak 3 bulan lalu setelah Propam Polres Mojokerto menjatuhi hukuman sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Berikut kronologi yang diungkap kapolres tentang hilangnya polisi cantik itu kepada wartawan, Rabu (15/5/2013).

16 Januari 2013: Propam Polres Mojokerto menjatuhi hukuman penjara 21 hari pada sidang KKEP. Rani dinilai sering absen dari dinas. Pihak Propam memberi waktu 14 hari banding putusan.

17 Januari 2013: Briptu Rani menghilang berstatus desersi. Propam segera melakukan pencarian di rumah kosnya Desa Wonokusumo, Kecamatan Mojosari. Namun, hingga beberapa hari tak membuahkan hasil.

8 Maret 2013: Propam membentuk tim untuk memburu Rani ke rumahnya di Bandung, Bogor dan Jakarta. Lagi-lagi tak membuahkan hasil.

25 April 2013: Propam mengeluarkan surat DPO terhadap Rani dan disebar ke seluruh kepolisian di Indonesia.

"Hari ini tim sudah mencarinya yang keberadaannya diketahui di Bandung," kata AKBP Eko Puji Nugroho kepada detikcom di kantornya.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(gik/gik)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
66%
Kontra
34%