Rabu, 15/05/2013 16:48 WIB

Kasus Luthfi, PKS: Rasanya Sakit, Rasanya Sangat Diskriminatif

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Kepala Bidang Humas PKS Mardani Alisera mengungkapkan curahan hatinya terkait kasus Luthfi Hasan. Dia merasa ada ketidakadilan bagi PKS dalam penanganan kasus.

"Rasanya sakit rasanya sangat dikriminatif karena pimpinan kami dijemput. Kami selalu menegaskan KPK tegakan hukum dengan adil profesional, proporsional, dan tidak tebang pilih," kata Mardani dalam jumpa pers di Markas PKS di Jl TB Simatupang, Jaksel, Rabu (15/5/2013).

Namun bagaimanapun. lanjut Mardani, dia yakin kader PKS tetap solid menjaga semangat keislamannya. "Persepsi kalah dengan reputasi, dan itu akan mengalahkan reputasi," jelasnya.

Mardani ingin publik menilai, bahwa dalam kasus suap izin impor sapi, Luthfi belum menerima uang yang katanya disebut untuk dia.

"Satu kasus yang terekspos ke publik. Rp 1 miliar yang katanya diterima Pak Lutfi itu belum diterima. Kami persilahkan publik untuk menilai. Kalau KPK melakukam politisasi hukum dengan tidak memproses kasus-kasus yang lain itu akan menjadi penilaian publik dan kami tidak ingin itu terjadi. Selama ini kan penilaian publik terhadap KPK bagus," tutupnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%