Detik.com News
Detik.com
Rabu, 15/05/2013 16:48 WIB

Kasus Luthfi, PKS: Rasanya Sakit, Rasanya Sangat Diskriminatif

Salmah Muslimah - detikNews
Kasus Luthfi, PKS: Rasanya Sakit, Rasanya Sangat Diskriminatif
Jakarta - Kepala Bidang Humas PKS Mardani Alisera mengungkapkan curahan hatinya terkait kasus Luthfi Hasan. Dia merasa ada ketidakadilan bagi PKS dalam penanganan kasus.

"Rasanya sakit rasanya sangat dikriminatif karena pimpinan kami dijemput. Kami selalu menegaskan KPK tegakan hukum dengan adil profesional, proporsional, dan tidak tebang pilih," kata Mardani dalam jumpa pers di Markas PKS di Jl TB Simatupang, Jaksel, Rabu (15/5/2013).

Namun bagaimanapun. lanjut Mardani, dia yakin kader PKS tetap solid menjaga semangat keislamannya. "Persepsi kalah dengan reputasi, dan itu akan mengalahkan reputasi," jelasnya.

Mardani ingin publik menilai, bahwa dalam kasus suap izin impor sapi, Luthfi belum menerima uang yang katanya disebut untuk dia.

"Satu kasus yang terekspos ke publik. Rp 1 miliar yang katanya diterima Pak Lutfi itu belum diterima. Kami persilahkan publik untuk menilai. Kalau KPK melakukam politisasi hukum dengan tidak memproses kasus-kasus yang lain itu akan menjadi penilaian publik dan kami tidak ingin itu terjadi. Selama ini kan penilaian publik terhadap KPK bagus," tutupnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(slm/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%