detikcom

Rabu, 15/05/2013 16:48 WIB

Kasus Luthfi, PKS: Rasanya Sakit, Rasanya Sangat Diskriminatif

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Kepala Bidang Humas PKS Mardani Alisera mengungkapkan curahan hatinya terkait kasus Luthfi Hasan. Dia merasa ada ketidakadilan bagi PKS dalam penanganan kasus.

"Rasanya sakit rasanya sangat dikriminatif karena pimpinan kami dijemput. Kami selalu menegaskan KPK tegakan hukum dengan adil profesional, proporsional, dan tidak tebang pilih," kata Mardani dalam jumpa pers di Markas PKS di Jl TB Simatupang, Jaksel, Rabu (15/5/2013).

Namun bagaimanapun. lanjut Mardani, dia yakin kader PKS tetap solid menjaga semangat keislamannya. "Persepsi kalah dengan reputasi, dan itu akan mengalahkan reputasi," jelasnya.

Mardani ingin publik menilai, bahwa dalam kasus suap izin impor sapi, Luthfi belum menerima uang yang katanya disebut untuk dia.

"Satu kasus yang terekspos ke publik. Rp 1 miliar yang katanya diterima Pak Lutfi itu belum diterima. Kami persilahkan publik untuk menilai. Kalau KPK melakukam politisasi hukum dengan tidak memproses kasus-kasus yang lain itu akan menjadi penilaian publik dan kami tidak ingin itu terjadi. Selama ini kan penilaian publik terhadap KPK bagus," tutupnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(slm/ndr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
72%
Kontra
28%