Detik.com News
Detik.com
Rabu, 15/05/2013 11:16 WIB

2 Dokter Bedah Syaraf RS Siloam Kalahkan Majelis Kehormatan Disiplin

Andi Saputra - detikNews
2 Dokter Bedah Syaraf RS Siloam Kalahkan Majelis Kehormatan Disiplin Gedung MA (ari saputra/detikcom)
Jakarta - 2 dokter ahli bedah syaraf yang bertugas di RS Siloam, Tangerang kini bisa tersenyum. Sebab skorsing 2 bulan yang dijatuhkan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI) dibatalkan pengadilan.

Kedua dokter ahli bedah syaraf itu Prof Dr dr Eka Julianta Wahyoa Pramono Sp Bs dan dr Julius July Sp BS M Kes.

Seperti dilansir website Mahkamah Agung (MA), Rabu (15/5/2013), keduanya masuk pusaran masalah saat MKDI menjatuhkan skorsing pencabutan izin praktik selama dua bulan pada 20 Maret 2011. Skorsing ini dilatarbelakangi tindakan bone augmentation terhadap pasien. Langkah operasi bone augmentation terhadap pasien ini dinilai tidak tepat sehingga keluarlah SK sanksi tersebut.

Merasa sudah melakukan prosedur tindakan sesuai prosedur, kedua dokter tersebut menggugat MKDI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada 22 Agustus 2011, majelis hakim yang beranggotakan Andri Mosepa, Bonnyarti Kala Lande dan Husban mencabut SK MKDI tersebut.

Majelis hakim menilai dalam penerbitan SK tersebut terdapat cacat substsansi dalam penerbitan SK. Jika MKDI mencermari transaksi kontrak terapeutik antara dokter dengan pasien sebagaimana dimaksud Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran maka tidak sampai dengan penjatuhan saksi.

Atas vonis ini, MKDI tidak terima dan melakukan banding dan kasasi. Namun upayanya tidak membuahkan hasil sebab MA menolak upaya tersebut.

"Menolak permohonan kasasi," putusan majelis kasasi yang terdiri dari Marina Sidabutar, Achmad Sukardja dan Yulius. Perkara 298 K/TUN/2012 ini diketok pada 29 Agustus 2012 dengan panitera pengganti Lucas Prakoso.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%