Rabu, 15/05/2013 11:16 WIB

2 Dokter Bedah Syaraf RS Siloam Kalahkan Majelis Kehormatan Disiplin

Andi Saputra - detikNews
Gedung MA (ari saputra/detikcom)
Jakarta - 2 dokter ahli bedah syaraf yang bertugas di RS Siloam, Tangerang kini bisa tersenyum. Sebab skorsing 2 bulan yang dijatuhkan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI) dibatalkan pengadilan.

Kedua dokter ahli bedah syaraf itu Prof Dr dr Eka Julianta Wahyoa Pramono Sp Bs dan dr Julius July Sp BS M Kes.

Seperti dilansir website Mahkamah Agung (MA), Rabu (15/5/2013), keduanya masuk pusaran masalah saat MKDI menjatuhkan skorsing pencabutan izin praktik selama dua bulan pada 20 Maret 2011. Skorsing ini dilatarbelakangi tindakan bone augmentation terhadap pasien. Langkah operasi bone augmentation terhadap pasien ini dinilai tidak tepat sehingga keluarlah SK sanksi tersebut.

Merasa sudah melakukan prosedur tindakan sesuai prosedur, kedua dokter tersebut menggugat MKDI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada 22 Agustus 2011, majelis hakim yang beranggotakan Andri Mosepa, Bonnyarti Kala Lande dan Husban mencabut SK MKDI tersebut.

Majelis hakim menilai dalam penerbitan SK tersebut terdapat cacat substsansi dalam penerbitan SK. Jika MKDI mencermari transaksi kontrak terapeutik antara dokter dengan pasien sebagaimana dimaksud Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran maka tidak sampai dengan penjatuhan saksi.

Atas vonis ini, MKDI tidak terima dan melakukan banding dan kasasi. Namun upayanya tidak membuahkan hasil sebab MA menolak upaya tersebut.

"Menolak permohonan kasasi," putusan majelis kasasi yang terdiri dari Marina Sidabutar, Achmad Sukardja dan Yulius. Perkara 298 K/TUN/2012 ini diketok pada 29 Agustus 2012 dengan panitera pengganti Lucas Prakoso.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
84%
Kontra
16%