Rabu, 15/05/2013 11:16 WIB

2 Dokter Bedah Syaraf RS Siloam Kalahkan Majelis Kehormatan Disiplin

Andi Saputra - detikNews
Gedung MA (ari saputra/detikcom)
Jakarta - 2 dokter ahli bedah syaraf yang bertugas di RS Siloam, Tangerang kini bisa tersenyum. Sebab skorsing 2 bulan yang dijatuhkan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI) dibatalkan pengadilan.

Kedua dokter ahli bedah syaraf itu Prof Dr dr Eka Julianta Wahyoa Pramono Sp Bs dan dr Julius July Sp BS M Kes.

Seperti dilansir website Mahkamah Agung (MA), Rabu (15/5/2013), keduanya masuk pusaran masalah saat MKDI menjatuhkan skorsing pencabutan izin praktik selama dua bulan pada 20 Maret 2011. Skorsing ini dilatarbelakangi tindakan bone augmentation terhadap pasien. Langkah operasi bone augmentation terhadap pasien ini dinilai tidak tepat sehingga keluarlah SK sanksi tersebut.

Merasa sudah melakukan prosedur tindakan sesuai prosedur, kedua dokter tersebut menggugat MKDI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada 22 Agustus 2011, majelis hakim yang beranggotakan Andri Mosepa, Bonnyarti Kala Lande dan Husban mencabut SK MKDI tersebut.

Majelis hakim menilai dalam penerbitan SK tersebut terdapat cacat substsansi dalam penerbitan SK. Jika MKDI mencermari transaksi kontrak terapeutik antara dokter dengan pasien sebagaimana dimaksud Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran maka tidak sampai dengan penjatuhan saksi.

Atas vonis ini, MKDI tidak terima dan melakukan banding dan kasasi. Namun upayanya tidak membuahkan hasil sebab MA menolak upaya tersebut.

"Menolak permohonan kasasi," putusan majelis kasasi yang terdiri dari Marina Sidabutar, Achmad Sukardja dan Yulius. Perkara 298 K/TUN/2012 ini diketok pada 29 Agustus 2012 dengan panitera pengganti Lucas Prakoso.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
83%
Kontra
17%