Rabu, 15/05/2013 11:03 WIB

Briptu Rani Tak Diketahui Jejaknya, Polisi Cantik Itu Terancam Dipecat

Norma Anggara - detikNews
Briptu Rani
Surabaya - Briptu Rani Indah Yuni Nugraeni menghilang hingga hari ini, tanpa diketahui jejaknya. Polisi cantik ini sudah 3 bulan meninggalkan tugasnya di Bagian Perencanaan Polres Mojokerto.

Polisi asal Komplek Neglasari I, Jalan Negla Suci 26, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat yang sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ini pun terancam dipecat.

Kasubid Penmas Polda Jatim AKBP Suhartoyo menjelaskan bahwa kasus Briptu Rani ini merupakan kasus disersi. "Semua polisi boleh menangkap. Dilaporkan, dan pihak Polres Mojokerto yang akan jemput DPO," kata AKBP Suhartoyo saat ditemui di Mapolda Jatim, Rabu (15/5/2013).

Nantinya bila Briptu Rani bisa ditemukan, maka yang bersangkutan akan menghadapi proses di internal kepolisian.

"Setelah ditangkap, dia akan disidang kode etik. Karena lebih dari 1 bulan absen tanpa sepengetahuan pimpinan, langsung pecat," tegas Suhartoyo.

Bagaimana dengan kasus yang melatarbelakangi menghilangnya Briptu Rani? Bila polisi cantik itu ketahuan bermasalah di internal kantor, apakah polisi juga akan mengusutnya?

"Kita lihat nanti prosesnya bagaimana, biar Polres Mojokerto menangkap yang bersangkutan terlebih dahulu," pungkas Suhartoyo.

Hingga kini, latarbelakang menghilangnya polisi cantik yang kabarnya bersuami seorang polisi tersebut masih misterius. Informasi yang santer beredar karena dipicu masalah asmara hingga soal uang.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(nrm/gik)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%