detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 13:52 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Rabu, 15/05/2013 10:31 WIB

Jadi Terdakwa Korupsi, Wali Kota Medan Rahudman Harahap Dinonaktifkan

Khairul Ikhwan - detikNews
Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin (Foto: Khairul Ikhwan/detikcom)
Medan - Status terdakwa yang disandang Rahudman Harahap membuatnya dinonaktifkan dari jabatan sebagai Wali Kota Medan. Surat keputusan pemberhentian sementara itu diserahkan hari ini, Rabu (15/5/2013).

Pemberhentian sementara Rahudman Harahap tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Surat Keputusan Nomor 131.12/2916 tanggal 10 Mei itu diserahkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho kepada Wakil Walikota Medan Dzulmi Eldin di kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan. Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Medan Amiruddin, sedangkan Rahudman sendiri tidak hadir saat acara ini tanpa alasan yang jelas.

Untuk seterusnya, berdasarkan SK itu, Eldin yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan.

"Jadi mulai hari ini Pak Dzulmi Eldin yang melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Wali Kota Medan," kata Gatot usai menyerahkan surat keputusan itu kepada Dzulmi Eldin.

Rahudman Harahap berstatus terdakwa dalam kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) tahun 2005 sebesar Rp 1,5 miliar. Saat itu Rahudman menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Proses sidangnya masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan di Medan.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(rul/try)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%