detikcom
Rabu, 15/05/2013 10:31 WIB

Jadi Terdakwa Korupsi, Wali Kota Medan Rahudman Harahap Dinonaktifkan

Khairul Ikhwan - detikNews
Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin (Foto: Khairul Ikhwan/detikcom)
Medan - Status terdakwa yang disandang Rahudman Harahap membuatnya dinonaktifkan dari jabatan sebagai Wali Kota Medan. Surat keputusan pemberhentian sementara itu diserahkan hari ini, Rabu (15/5/2013).

Pemberhentian sementara Rahudman Harahap tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Surat Keputusan Nomor 131.12/2916 tanggal 10 Mei itu diserahkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho kepada Wakil Walikota Medan Dzulmi Eldin di kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan. Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Medan Amiruddin, sedangkan Rahudman sendiri tidak hadir saat acara ini tanpa alasan yang jelas.

Untuk seterusnya, berdasarkan SK itu, Eldin yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan.

"Jadi mulai hari ini Pak Dzulmi Eldin yang melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Wali Kota Medan," kata Gatot usai menyerahkan surat keputusan itu kepada Dzulmi Eldin.

Rahudman Harahap berstatus terdakwa dalam kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) tahun 2005 sebesar Rp 1,5 miliar. Saat itu Rahudman menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Proses sidangnya masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan di Medan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rul/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
66%
Kontra
34%