Rabu, 15/05/2013 10:31 WIB

Jadi Terdakwa Korupsi, Wali Kota Medan Rahudman Harahap Dinonaktifkan

Khairul Ikhwan - detikNews
Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin (Foto: Khairul Ikhwan/detikcom)
Medan - Status terdakwa yang disandang Rahudman Harahap membuatnya dinonaktifkan dari jabatan sebagai Wali Kota Medan. Surat keputusan pemberhentian sementara itu diserahkan hari ini, Rabu (15/5/2013).

Pemberhentian sementara Rahudman Harahap tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Surat Keputusan Nomor 131.12/2916 tanggal 10 Mei itu diserahkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho kepada Wakil Walikota Medan Dzulmi Eldin di kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan. Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Medan Amiruddin, sedangkan Rahudman sendiri tidak hadir saat acara ini tanpa alasan yang jelas.

Untuk seterusnya, berdasarkan SK itu, Eldin yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan.

"Jadi mulai hari ini Pak Dzulmi Eldin yang melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Wali Kota Medan," kata Gatot usai menyerahkan surat keputusan itu kepada Dzulmi Eldin.

Rahudman Harahap berstatus terdakwa dalam kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) tahun 2005 sebesar Rp 1,5 miliar. Saat itu Rahudman menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Proses sidangnya masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan di Medan.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(rul/try)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%