Detik.com News
Detik.com
Rabu, 15/05/2013 10:31 WIB

Jadi Terdakwa Korupsi, Wali Kota Medan Rahudman Harahap Dinonaktifkan

Khairul Ikhwan - detikNews
Jadi Terdakwa Korupsi, Wali Kota Medan Rahudman Harahap Dinonaktifkan Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin (Foto: Khairul Ikhwan/detikcom)
Medan - Status terdakwa yang disandang Rahudman Harahap membuatnya dinonaktifkan dari jabatan sebagai Wali Kota Medan. Surat keputusan pemberhentian sementara itu diserahkan hari ini, Rabu (15/5/2013).

Pemberhentian sementara Rahudman Harahap tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Surat Keputusan Nomor 131.12/2916 tanggal 10 Mei itu diserahkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho kepada Wakil Walikota Medan Dzulmi Eldin di kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan. Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Medan Amiruddin, sedangkan Rahudman sendiri tidak hadir saat acara ini tanpa alasan yang jelas.

Untuk seterusnya, berdasarkan SK itu, Eldin yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan.

"Jadi mulai hari ini Pak Dzulmi Eldin yang melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Wali Kota Medan," kata Gatot usai menyerahkan surat keputusan itu kepada Dzulmi Eldin.

Rahudman Harahap berstatus terdakwa dalam kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) tahun 2005 sebesar Rp 1,5 miliar. Saat itu Rahudman menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Proses sidangnya masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan di Medan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rul/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%