detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Senin, 21/04/2014 12:56 , Sumber : Radio Republik Indonesia

Selasa, 14/05/2013 23:43 WIB

Ingin Jadi Kades? Siapkan Dulu Rp 1 Miliar

Rivki - detikNews
Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut pelanggaran pemilu di Indonesia terus meningkat. Bahkan, penyelenggaraan pemilihan tingkat kepala desa (kades) saja sudah diwarnai pelanggaran politik uang.

Hal itu dikemukakan oleh Ketua Bawaslu, Muhammad di rapat penegakan hukum terpadu bersama kepolisian dan kejaksaan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa (14/5/2013). Menurutnya, untuk menjadi kades harus mempunyai banyak modal.

"Bahkan untuk menjadi Kades saja sudah ada paketnya, yaitu paket ngepress, paket setengah jadi dan paket pasti jadi," ujar Muhammad disambut tawa hadirin.

Dia mengatakan, untuk melakukan paket ngepress atau paket pas-pasan seorang calon kades harus memiliki uang sekitar Rp 500 juta. Tetapi, sang calon jangan berharap banyak bisa terpilih.

Sedangkan paket setengah jadi, calon kades harus menyediakan dana sekitar Rp 750 juta. "Dengan menyediakan dana segitu tambah doa sedikit Insya Allah jadi kades," candanya.

Untuk paket terakhir yaitu paket pasti jadi, Muhammad menyebutkan sang calon harus memiliki uang sekitar Rp 1 miliar. Dengan menggunakan paket tersebut, maka sang calon dijamin akan meraih jabatan kades.

"Di tingkat desa saja sudah seperti, oleh karena itu kita bersama kepolisian dan kejaksaan harus menyatukan pandangan melakukan pencegahan pelanggaran pemilu," pungkasnya.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(rvk/rmd)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%