detikcom
Selasa, 14/05/2013 23:43 WIB

Ingin Jadi Kades? Siapkan Dulu Rp 1 Miliar

Rivki - detikNews
Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut pelanggaran pemilu di Indonesia terus meningkat. Bahkan, penyelenggaraan pemilihan tingkat kepala desa (kades) saja sudah diwarnai pelanggaran politik uang.

Hal itu dikemukakan oleh Ketua Bawaslu, Muhammad di rapat penegakan hukum terpadu bersama kepolisian dan kejaksaan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa (14/5/2013). Menurutnya, untuk menjadi kades harus mempunyai banyak modal.

"Bahkan untuk menjadi Kades saja sudah ada paketnya, yaitu paket ngepress, paket setengah jadi dan paket pasti jadi," ujar Muhammad disambut tawa hadirin.

Dia mengatakan, untuk melakukan paket ngepress atau paket pas-pasan seorang calon kades harus memiliki uang sekitar Rp 500 juta. Tetapi, sang calon jangan berharap banyak bisa terpilih.

Sedangkan paket setengah jadi, calon kades harus menyediakan dana sekitar Rp 750 juta. "Dengan menyediakan dana segitu tambah doa sedikit Insya Allah jadi kades," candanya.

Untuk paket terakhir yaitu paket pasti jadi, Muhammad menyebutkan sang calon harus memiliki uang sekitar Rp 1 miliar. Dengan menggunakan paket tersebut, maka sang calon dijamin akan meraih jabatan kades.

"Di tingkat desa saja sudah seperti, oleh karena itu kita bersama kepolisian dan kejaksaan harus menyatukan pandangan melakukan pencegahan pelanggaran pemilu," pungkasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rvk/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%