Detik.com News
Detik.com

Selasa, 14/05/2013 23:43 WIB

Ingin Jadi Kades? Siapkan Dulu Rp 1 Miliar

Rivki - detikNews
Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut pelanggaran pemilu di Indonesia terus meningkat. Bahkan, penyelenggaraan pemilihan tingkat kepala desa (kades) saja sudah diwarnai pelanggaran politik uang.

Hal itu dikemukakan oleh Ketua Bawaslu, Muhammad di rapat penegakan hukum terpadu bersama kepolisian dan kejaksaan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa (14/5/2013). Menurutnya, untuk menjadi kades harus mempunyai banyak modal.

"Bahkan untuk menjadi Kades saja sudah ada paketnya, yaitu paket ngepress, paket setengah jadi dan paket pasti jadi," ujar Muhammad disambut tawa hadirin.

Dia mengatakan, untuk melakukan paket ngepress atau paket pas-pasan seorang calon kades harus memiliki uang sekitar Rp 500 juta. Tetapi, sang calon jangan berharap banyak bisa terpilih.

Sedangkan paket setengah jadi, calon kades harus menyediakan dana sekitar Rp 750 juta. "Dengan menyediakan dana segitu tambah doa sedikit Insya Allah jadi kades," candanya.

Untuk paket terakhir yaitu paket pasti jadi, Muhammad menyebutkan sang calon harus memiliki uang sekitar Rp 1 miliar. Dengan menggunakan paket tersebut, maka sang calon dijamin akan meraih jabatan kades.

"Di tingkat desa saja sudah seperti, oleh karena itu kita bersama kepolisian dan kejaksaan harus menyatukan pandangan melakukan pencegahan pelanggaran pemilu," pungkasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%