detikcom
Selasa, 14/05/2013 23:43 WIB

Ingin Jadi Kades? Siapkan Dulu Rp 1 Miliar

Rivki - detikNews
Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut pelanggaran pemilu di Indonesia terus meningkat. Bahkan, penyelenggaraan pemilihan tingkat kepala desa (kades) saja sudah diwarnai pelanggaran politik uang.

Hal itu dikemukakan oleh Ketua Bawaslu, Muhammad di rapat penegakan hukum terpadu bersama kepolisian dan kejaksaan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa (14/5/2013). Menurutnya, untuk menjadi kades harus mempunyai banyak modal.

"Bahkan untuk menjadi Kades saja sudah ada paketnya, yaitu paket ngepress, paket setengah jadi dan paket pasti jadi," ujar Muhammad disambut tawa hadirin.

Dia mengatakan, untuk melakukan paket ngepress atau paket pas-pasan seorang calon kades harus memiliki uang sekitar Rp 500 juta. Tetapi, sang calon jangan berharap banyak bisa terpilih.

Sedangkan paket setengah jadi, calon kades harus menyediakan dana sekitar Rp 750 juta. "Dengan menyediakan dana segitu tambah doa sedikit Insya Allah jadi kades," candanya.

Untuk paket terakhir yaitu paket pasti jadi, Muhammad menyebutkan sang calon harus memiliki uang sekitar Rp 1 miliar. Dengan menggunakan paket tersebut, maka sang calon dijamin akan meraih jabatan kades.

"Di tingkat desa saja sudah seperti, oleh karena itu kita bersama kepolisian dan kejaksaan harus menyatukan pandangan melakukan pencegahan pelanggaran pemilu," pungkasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rvk/rmd)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%