detikcom
Selasa, 14/05/2013 22:04 WIB

Pekerja Rusun Protes Gaji Telat, Ahok: Itu karena Mereka Outsourcing

Jakarta - Sekitar 16 pekerja rusun menggembok pintu utama Rusun Pinus Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur karena gaji yang terlambat dibayar. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan penyebab utamanya karena para pekerja masih berstatus outsourcing.

"Mereka tuh kan tenaga outsourcing, rupanya PT yang menang tuh berbeda, jadi ini ada keterlambatan bayar katanya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2013).

Ahok mengatakan pemasalahan utama karena pihak perusahaan yang ditempati pekerja masih menggunakan kontrak lama. Yang berarti masih menggunakan standar UMP tahun lalu.

"Kan ada kenaikan, dia masih menggunakan kontrak tahun lalu gitu lho," ujar mantan anggota Komisi II DPR ini.

Ahok juga mengatakan Pemprov DKI akan mengurangi tenaga outsorcing pengelolaan keamanan rusun. Karena rusun Pinus Elok telah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), solusi yang ditawarkan adalah penambahan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menghindari pembayaran UMP di bawah standar.

"Antisipasi ke depan kita ingin rekrut lebih banyak PNS lah, kalau sudah tahu direkrut, kita yang sewa kelola saja, kan sudah BLUD, nggak usah terlalu banyak outsourcing lagi. Kalau terlalu banyak outsourcing nanti bayar gaji malah di bawah UMP lagi," tegasnya.

Ahok sendiri telah mendapatkan laporan dari dinas perumahan bahwa masalah keterlambatan gaji ini telah diselesaikan. Saat ini Pemprov DKI masih menyelesaikan beberapa masalah menyangkut outsorcing di Jakarta.

"Kita lagi cek, ternyata ada beberapa yang masih belum fixed, nah itu yang mau kita perbaiki," pungkasnya.

Sekitar 16 orang pekerja Rusun Pinus Elok, Penggilingan, Jakarta Timur menggembok pintu utama rusun sejak tiga hari lalu hingga sore tadi. Aksi ini dilakukan karena gaji para pekerja belum dibayar selama sebulan.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(rmd/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%