detikcom
Selasa, 14/05/2013 22:04 WIB

Pekerja Rusun Protes Gaji Telat, Ahok: Itu karena Mereka Outsourcing

Jakarta - Sekitar 16 pekerja rusun menggembok pintu utama Rusun Pinus Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur karena gaji yang terlambat dibayar. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan penyebab utamanya karena para pekerja masih berstatus outsourcing.

"Mereka tuh kan tenaga outsourcing, rupanya PT yang menang tuh berbeda, jadi ini ada keterlambatan bayar katanya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2013).

Ahok mengatakan pemasalahan utama karena pihak perusahaan yang ditempati pekerja masih menggunakan kontrak lama. Yang berarti masih menggunakan standar UMP tahun lalu.

"Kan ada kenaikan, dia masih menggunakan kontrak tahun lalu gitu lho," ujar mantan anggota Komisi II DPR ini.

Ahok juga mengatakan Pemprov DKI akan mengurangi tenaga outsorcing pengelolaan keamanan rusun. Karena rusun Pinus Elok telah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), solusi yang ditawarkan adalah penambahan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menghindari pembayaran UMP di bawah standar.

"Antisipasi ke depan kita ingin rekrut lebih banyak PNS lah, kalau sudah tahu direkrut, kita yang sewa kelola saja, kan sudah BLUD, nggak usah terlalu banyak outsourcing lagi. Kalau terlalu banyak outsourcing nanti bayar gaji malah di bawah UMP lagi," tegasnya.

Ahok sendiri telah mendapatkan laporan dari dinas perumahan bahwa masalah keterlambatan gaji ini telah diselesaikan. Saat ini Pemprov DKI masih menyelesaikan beberapa masalah menyangkut outsorcing di Jakarta.

"Kita lagi cek, ternyata ada beberapa yang masih belum fixed, nah itu yang mau kita perbaiki," pungkasnya.

Sekitar 16 orang pekerja Rusun Pinus Elok, Penggilingan, Jakarta Timur menggembok pintu utama rusun sejak tiga hari lalu hingga sore tadi. Aksi ini dilakukan karena gaji para pekerja belum dibayar selama sebulan.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rmd/rmd)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%