Selasa, 14/05/2013 22:04 WIB

Pekerja Rusun Protes Gaji Telat, Ahok: Itu karena Mereka Outsourcing

Jakarta - Sekitar 16 pekerja rusun menggembok pintu utama Rusun Pinus Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur karena gaji yang terlambat dibayar. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan penyebab utamanya karena para pekerja masih berstatus outsourcing.

"Mereka tuh kan tenaga outsourcing, rupanya PT yang menang tuh berbeda, jadi ini ada keterlambatan bayar katanya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2013).

Ahok mengatakan pemasalahan utama karena pihak perusahaan yang ditempati pekerja masih menggunakan kontrak lama. Yang berarti masih menggunakan standar UMP tahun lalu.

"Kan ada kenaikan, dia masih menggunakan kontrak tahun lalu gitu lho," ujar mantan anggota Komisi II DPR ini.

Ahok juga mengatakan Pemprov DKI akan mengurangi tenaga outsorcing pengelolaan keamanan rusun. Karena rusun Pinus Elok telah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), solusi yang ditawarkan adalah penambahan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menghindari pembayaran UMP di bawah standar.

"Antisipasi ke depan kita ingin rekrut lebih banyak PNS lah, kalau sudah tahu direkrut, kita yang sewa kelola saja, kan sudah BLUD, nggak usah terlalu banyak outsourcing lagi. Kalau terlalu banyak outsourcing nanti bayar gaji malah di bawah UMP lagi," tegasnya.

Ahok sendiri telah mendapatkan laporan dari dinas perumahan bahwa masalah keterlambatan gaji ini telah diselesaikan. Saat ini Pemprov DKI masih menyelesaikan beberapa masalah menyangkut outsorcing di Jakarta.

"Kita lagi cek, ternyata ada beberapa yang masih belum fixed, nah itu yang mau kita perbaiki," pungkasnya.

Sekitar 16 orang pekerja Rusun Pinus Elok, Penggilingan, Jakarta Timur menggembok pintu utama rusun sejak tiga hari lalu hingga sore tadi. Aksi ini dilakukan karena gaji para pekerja belum dibayar selama sebulan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rmd/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%