detikcom

Selasa, 14/05/2013 19:49 WIB

KPK Sita Berkas dari Rumah Bupati Mandailing Natal di Medan

Khairul Ikhwan - detikNews
Rumah Bupati Mandailing Natal. (Khairul/detikcom)
Medan, - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai melakukan penggeledahan di kediaman pribadi Bupati Mandailing Natal, Hidayat Batubara, di Medan. Sejumlah berkas dan barang dibawa dari sana.

Sekitar pukul 18.50 WIB, Selasa (14/5/2013) dua mobil minibus keluar dari rumah Hidayat yang berada di Jl Sei Asahan, Medan. Dua mobil itu membawa penyidik KPK yang sebelumnya melakukan penggeledahan.

Sebelumnya di garasi rumah, tim KPK bersama sejumlah petugas dari Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) yang berada di lokasi, memuat sejumlah barang ke bagasi mobil. Sepintas terlihat berupa berkas-berkas.

Hingga proses pemeriksaan selesai, tim penyidik KPK tidak bersedia memberikan keterangan masalah pemeriksaan ini. Tidak ketahui ada atau tidak orang yang ditangkap di rumah ini. Tetapi yang pasti, saat pemeriksaan ini Hidayat Batubara tidak berada di rumah tersebut.

"Tidak ada di rumah,” kata seorang petugas ketika ditanya apakah Hidayat Batubara ada di rumah atau tidak.

Pemeriksaan rumah pribadi Hidayat Batubara dilakukan KPK sejak Selasa siang. Pemeriksaan ini terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK hari ini di Sumut.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rul/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%