Detik.com News
Detik.com
Selasa, 14/05/2013 19:28 WIB

KPK Cecar Bupati Bogor Soal Izin Lahan Makam 9 Jam

Rina Atriana - detikNews
KPK Cecar Bupati Bogor Soal Izin Lahan Makam 9 Jam
Jakarta - Rahmat Yasin diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap lahan makam. Usai pemeriksaan, bupati Bogor itu mengaku dicecar penyidik mengenai SK perizinan lahan yang akan dijadikan makam mewah.

"Saya diminta keterangan terkait SK bupati yang saya tanda tangani, apa latar belakangnya, apa alasan filosofisnya, apa alasan yuridis dan lain sebagainya," kata Rahmat di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Rahmat diperiksa penyidik selama 9 jam. Rahmat mengaku menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik dengan lugas.

Menurutnya, sebagai bupati, dirinya memang harus menandatangani SK tersebut dan tidak ada aturan yang dilanggar. "Sebagai pejabat administratif harus menandatangani, dan prosedur tidak ada yang dilanggar. Kalau persoalannya di luar ternyata ada ini itu, itu di luar tanggung jawab saya," ujar Rahmat.

Rahmat juga menegaskan dirinya hanya pernah berkomunikasi sekali dengan tersangka kasus suap makam yang juga DPRD Bogor, Iyus Djuher. "Komunikasi dengan Djuher hanya sekali, selain itu nggak ada komunikasi apa-apa lagi," tutupnya. Rahmat kemudian meninggalkan KPK dengan menumpang Honda Accord F 18 GR.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rna/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%