detikcom
Selasa, 14/05/2013 19:28 WIB

KPK Cecar Bupati Bogor Soal Izin Lahan Makam 9 Jam

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Rahmat Yasin diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap lahan makam. Usai pemeriksaan, bupati Bogor itu mengaku dicecar penyidik mengenai SK perizinan lahan yang akan dijadikan makam mewah.

"Saya diminta keterangan terkait SK bupati yang saya tanda tangani, apa latar belakangnya, apa alasan filosofisnya, apa alasan yuridis dan lain sebagainya," kata Rahmat di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Rahmat diperiksa penyidik selama 9 jam. Rahmat mengaku menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik dengan lugas.

Menurutnya, sebagai bupati, dirinya memang harus menandatangani SK tersebut dan tidak ada aturan yang dilanggar. "Sebagai pejabat administratif harus menandatangani, dan prosedur tidak ada yang dilanggar. Kalau persoalannya di luar ternyata ada ini itu, itu di luar tanggung jawab saya," ujar Rahmat.

Rahmat juga menegaskan dirinya hanya pernah berkomunikasi sekali dengan tersangka kasus suap makam yang juga DPRD Bogor, Iyus Djuher. "Komunikasi dengan Djuher hanya sekali, selain itu nggak ada komunikasi apa-apa lagi," tutupnya. Rahmat kemudian meninggalkan KPK dengan menumpang Honda Accord F 18 GR.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rna/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%