detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Kamis, 17/04/2014 02:58 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Selasa, 14/05/2013 19:28 WIB

KPK Cecar Bupati Bogor Soal Izin Lahan Makam 9 Jam

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Rahmat Yasin diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap lahan makam. Usai pemeriksaan, bupati Bogor itu mengaku dicecar penyidik mengenai SK perizinan lahan yang akan dijadikan makam mewah.

"Saya diminta keterangan terkait SK bupati yang saya tanda tangani, apa latar belakangnya, apa alasan filosofisnya, apa alasan yuridis dan lain sebagainya," kata Rahmat di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Rahmat diperiksa penyidik selama 9 jam. Rahmat mengaku menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik dengan lugas.

Menurutnya, sebagai bupati, dirinya memang harus menandatangani SK tersebut dan tidak ada aturan yang dilanggar. "Sebagai pejabat administratif harus menandatangani, dan prosedur tidak ada yang dilanggar. Kalau persoalannya di luar ternyata ada ini itu, itu di luar tanggung jawab saya," ujar Rahmat.

Rahmat juga menegaskan dirinya hanya pernah berkomunikasi sekali dengan tersangka kasus suap makam yang juga DPRD Bogor, Iyus Djuher. "Komunikasi dengan Djuher hanya sekali, selain itu nggak ada komunikasi apa-apa lagi," tutupnya. Rahmat kemudian meninggalkan KPK dengan menumpang Honda Accord F 18 GR.


Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rna/rmd)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
84%
Kontra
16%