detikcom
Selasa, 14/05/2013 16:59 WIB

Pekerja Seks di China Kerap Disiksa Polisi di Penjara

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ilustrasi
Beijing - Para pekerja seks komersial (PSK) di China yang berada dalam tahanan polisi, kerap menjadi korban penganiayaan. Mereka disebut-sebut sering dipukuli dan disiksa oleh polisi, yang seharusnya melindungi mereka.

"Para pekerja seks diperlakukan seolah mereka tidak memiliki hak asasi manusia sama sekali," ujar Direktur Human Rights Watch, Sophie Richardson dalam konferensi pers di Hong Kong, seperti dilansir AFP, Selasa (14/5/2013).

"Bukannya dilindungi oleh polisi, para pekerja seks justru menjadi korban pemukulan, perlakuan sewenang-wenang dan penyiksaan saat di dalam penjara," imbuhnya.

Menurut Richardson, para PSK di China ini langsung ditahan tanpa melalui proses persidangan yang adil. Tidak sedikit dari para PSK ini yang ditahan di kamp kerja paksa, maksimal hingga 2 tahun, tanpa adanya putusan pengadilan yang jelas.

"Saya dipukuli hingga memar-memar hebat karena saya tidak mau mengakui bahwa saya seorang pelacur," ucap salah seorang wanita yang menjadi korban penganiayaan polisi, Xiao Yue, seperti disebutkan dalam laporan Human Rights Watch itu.

Tidak hanya itu, Xiao Yue dan dua rekannya yang lain pernah diikat ke pohon oleh polisi dan kemudian mereka disiram dengan air dingin. Mereka juga dipukuli oleh polisi.

Lain cerita dengan sejumlah pekerja seks lain yang mengalami kekerasan seksual saat bekerja. Mereka mengaku disiksa dan diperkosa oleh kliennya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nvc/ita)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
62%
Kontra
38%