Selasa, 14/05/2013 16:59 WIB

Pekerja Seks di China Kerap Disiksa Polisi di Penjara

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ilustrasi
Beijing - Para pekerja seks komersial (PSK) di China yang berada dalam tahanan polisi, kerap menjadi korban penganiayaan. Mereka disebut-sebut sering dipukuli dan disiksa oleh polisi, yang seharusnya melindungi mereka.

"Para pekerja seks diperlakukan seolah mereka tidak memiliki hak asasi manusia sama sekali," ujar Direktur Human Rights Watch, Sophie Richardson dalam konferensi pers di Hong Kong, seperti dilansir AFP, Selasa (14/5/2013).

"Bukannya dilindungi oleh polisi, para pekerja seks justru menjadi korban pemukulan, perlakuan sewenang-wenang dan penyiksaan saat di dalam penjara," imbuhnya.

Menurut Richardson, para PSK di China ini langsung ditahan tanpa melalui proses persidangan yang adil. Tidak sedikit dari para PSK ini yang ditahan di kamp kerja paksa, maksimal hingga 2 tahun, tanpa adanya putusan pengadilan yang jelas.

"Saya dipukuli hingga memar-memar hebat karena saya tidak mau mengakui bahwa saya seorang pelacur," ucap salah seorang wanita yang menjadi korban penganiayaan polisi, Xiao Yue, seperti disebutkan dalam laporan Human Rights Watch itu.

Tidak hanya itu, Xiao Yue dan dua rekannya yang lain pernah diikat ke pohon oleh polisi dan kemudian mereka disiram dengan air dingin. Mereka juga dipukuli oleh polisi.

Lain cerita dengan sejumlah pekerja seks lain yang mengalami kekerasan seksual saat bekerja. Mereka mengaku disiksa dan diperkosa oleh kliennya.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nvc/ita)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%