Selasa, 14/05/2013 15:55 WIB

Ini Penyebab Kekosongan Material STNK-BPKB

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Para pemilik kendaraan bermotor baik roda dua dan empat baru, belakangan ini kesulitan memperoleh STNK dan BPKB akibat kosongnya bahan baku. Apa penyebab kekosongan material tersebut?

Ini penjelasan Korps Lantas (Korlantas) Polri terkait permasalah tersebut.

"Hal ini semata-mata karena pertama untuk kehati-hatian, jadi kita tahu bersama bahwa pada peristiwa lalu ada masalah. Oleh sebab itu Korlantas harus melakukan perhitungan yang lebih teliti atas dasar kehati-hatian dan ketelitian yang lebih tinggi dengan konsultan yang kompeten," kata Kabid Registrasi dan Identifikasi (Regiden) Korlantas Polri, Kombes Sam Budi Gustian, dalam keterangan pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jl Senjaya, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2013).

Menurut Budi, keterlambatan disebabkan karena pihak Korlantas baru melakukan lelang setelah ada penetapan sesuai dengan Peraturan Presiden yang menyebutkan proses pelelangan baru bisa dilaksanaan setelah ada pagu definitif yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan.

"Penetapan itu baru akhir April sehingga baru saat itu kita merencanakan dan membuat langkah-langkah untuk melakukan lelang," terang Budi.

Sejak akhir April lalu, imbuhnya, pihak Korlantas telah melakukan pengumuman lelang melalui LPSE. Lelang sendiri nantinya harus melalui beberapa teknis dan pentahapan.

"Untuk tandatangan kontrak untuk BPKB tanggal 20 Juni dengan pemenangnya (tender), STNK tanggal 19 Juni, dan SIM tanggal 28 Juni," paparnya. Setelah tandatangan kontrak barulah proses pengadaan material STNK, BPKB, dan SIM berjalan.

Budi mengatakan, untuk pagu anggaran pengadaan BPKB tahun 2013 sebesar Rp 251, 324 miliar. Sementara hasil Perhitungan Sendiri (HPS) Korlantas yang diumumkan melalui LPSE adalah sebesar Rp 227,179 miliar. "Diperkirakan dengan mekanisme yang ada dapat menghemat keuangan negara. Inilah yang kami lakukan selain kehati-hatian tadi," ujar Budi.

Semantara pagu anggaran pengadaan STNK 2013 ini adalah sejumlah Rp 296, 726 miliar. Sementara HPS Korlantas senilai Rp 230,261 miliar. "STNK sebelum lelang akan ada penghematan kurang lebih RP 60 miliar, sementara BPKB sebesar Rp 30 miliar," jelasnya.

Untuk pagu anggaran SIM adalah sebesar Rp 225 miliar. Bila dibandingan dengan HPS Korlantas senilai Rp 207 miliar kemungkinan terjadi penghematan sebesar Rp 17 miliar.

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(ahy/lh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%