Selasa, 14/05/2013 15:42 WIB

Material STNK & BPKB Kosong, Giliran SIM Kapan?

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Belakangan ini terjadi kekosongan material BPKB dan STNK di Samsat seluruh wilayah di Indonesia. Korps Lantas Polri memprediksi material SIM dalam waktu dekat juga akan habis.

"Nanti diprediksi SIM yang akan habis untuk bulan Juli," kata Kabid Registrasi dan Identifikasi (Regiden) Korlantas Polri, Kombes Sam Budi Gustian, dalam keterangan pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jl Senjaya, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2013).

Untuk saat ini, jelas Budi, kelangkaan material hanya terjadi untuk BPKB dan STNK. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Korlantas telah melakukan upaya pembuatan STNK dan BPKB sementara. Kepolisian memberikan nomor seri dalam surat sementara tersebut yang menjadi nomor urut untuk mengurus STNK dan BPKB definitif bila material sudah tersedia.

"Mekanismenya mereka menukar surat sementara itu dengan yang permanen dan tidak ada biaya tambahan. Kita akan umumkan bila material sudah lengkap dan masyarakat akan diberi pelayanan sesuai urutan karena masing-masing kapasitasnya terbatas," jelas Budi.

Selain itu, upaya untuk mengisi kekosongan material STNK dan BPKB di beberapa wilayah yang kosong, kepolisian melakukan pergeseran stok dari wilayah yang masih memiliki stok material ke wilayah yang membutuhkannya.

"Kita melakukan cek stok, jadi ada beberapa Polda yang material masih ada kita geser ke Polda lain yang membutuhkan. Itu sudah kita lakukan tapi masih saja secara total belum mencukupi," jelasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ahy/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%