Selasa, 14/05/2013 15:42 WIB

Material STNK & BPKB Kosong, Giliran SIM Kapan?

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Belakangan ini terjadi kekosongan material BPKB dan STNK di Samsat seluruh wilayah di Indonesia. Korps Lantas Polri memprediksi material SIM dalam waktu dekat juga akan habis.

"Nanti diprediksi SIM yang akan habis untuk bulan Juli," kata Kabid Registrasi dan Identifikasi (Regiden) Korlantas Polri, Kombes Sam Budi Gustian, dalam keterangan pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jl Senjaya, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2013).

Untuk saat ini, jelas Budi, kelangkaan material hanya terjadi untuk BPKB dan STNK. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Korlantas telah melakukan upaya pembuatan STNK dan BPKB sementara. Kepolisian memberikan nomor seri dalam surat sementara tersebut yang menjadi nomor urut untuk mengurus STNK dan BPKB definitif bila material sudah tersedia.

"Mekanismenya mereka menukar surat sementara itu dengan yang permanen dan tidak ada biaya tambahan. Kita akan umumkan bila material sudah lengkap dan masyarakat akan diberi pelayanan sesuai urutan karena masing-masing kapasitasnya terbatas," jelas Budi.

Selain itu, upaya untuk mengisi kekosongan material STNK dan BPKB di beberapa wilayah yang kosong, kepolisian melakukan pergeseran stok dari wilayah yang masih memiliki stok material ke wilayah yang membutuhkannya.

"Kita melakukan cek stok, jadi ada beberapa Polda yang material masih ada kita geser ke Polda lain yang membutuhkan. Itu sudah kita lakukan tapi masih saja secara total belum mencukupi," jelasnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
86%
Kontra
14%