detikcom
Selasa, 14/05/2013 14:59 WIB

Kasus Rekening Gendut, Aiptu LS Berbisnis BBM dan Kayu di Papua

Wilpret Siagian - detikNews
Jakarta - Polda Papua bergerak menindaklanjuti laporan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)soal rekening gendut anggota Polres Sorong Aiptu LS. Polda Papua sudah melakukan penyidikan, LS diketahui berbisnis BBM dan kayu.

"Saya lupa nama perusahaannya. Ada dua perusahaan yang berbeda. Satu perusahaan kayu dan satunya perusahaan penyeludupan BBM," kata Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (14/5/2013).

Pihak Polda Papua dan Bareskrim Polri juga sudah membentuk tim khusus. Data analisa PPATK, LS melakukan transaksi mencapai Rp 1,5 triliun dalam 5 tahun, yakni sejak 2007-2012.

"Itu sudah kita proses," jelas Tito.

Aiptu LS diduga memiliki perusahaan sebagai modus melakukan bisnis ilegal. Polda Papua juga sudah memeriksa pimpinan perusahaan itu. Nama LS tak tercantum di daftar perusahaan.

"LS tidak langsung perambah hutan, tetapi dia membeli kayu dari masyarakat yang memiliki izin penguasaan hutan setempat. Ini yang kita tangani, karena kemungkinan ada hutan lindung di kabupaten Sorong dan Raja Ampat yang dikelola perusahaan tersebut," tutupnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
42%
Kontra
58%