Selasa, 14/05/2013 14:59 WIB

Kasus Rekening Gendut, Aiptu LS Berbisnis BBM dan Kayu di Papua

Wilpret Siagian - detikNews
Jakarta - Polda Papua bergerak menindaklanjuti laporan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)soal rekening gendut anggota Polres Sorong Aiptu LS. Polda Papua sudah melakukan penyidikan, LS diketahui berbisnis BBM dan kayu.

"Saya lupa nama perusahaannya. Ada dua perusahaan yang berbeda. Satu perusahaan kayu dan satunya perusahaan penyeludupan BBM," kata Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (14/5/2013).

Pihak Polda Papua dan Bareskrim Polri juga sudah membentuk tim khusus. Data analisa PPATK, LS melakukan transaksi mencapai Rp 1,5 triliun dalam 5 tahun, yakni sejak 2007-2012.

"Itu sudah kita proses," jelas Tito.

Aiptu LS diduga memiliki perusahaan sebagai modus melakukan bisnis ilegal. Polda Papua juga sudah memeriksa pimpinan perusahaan itu. Nama LS tak tercantum di daftar perusahaan.

"LS tidak langsung perambah hutan, tetapi dia membeli kayu dari masyarakat yang memiliki izin penguasaan hutan setempat. Ini yang kita tangani, karena kemungkinan ada hutan lindung di kabupaten Sorong dan Raja Ampat yang dikelola perusahaan tersebut," tutupnya.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(ndr/ndr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%