Selasa, 14/05/2013 14:59 WIB

Kasus Rekening Gendut, Aiptu LS Berbisnis BBM dan Kayu di Papua

Wilpret Siagian - detikNews
Jakarta - Polda Papua bergerak menindaklanjuti laporan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)soal rekening gendut anggota Polres Sorong Aiptu LS. Polda Papua sudah melakukan penyidikan, LS diketahui berbisnis BBM dan kayu.

"Saya lupa nama perusahaannya. Ada dua perusahaan yang berbeda. Satu perusahaan kayu dan satunya perusahaan penyeludupan BBM," kata Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (14/5/2013).

Pihak Polda Papua dan Bareskrim Polri juga sudah membentuk tim khusus. Data analisa PPATK, LS melakukan transaksi mencapai Rp 1,5 triliun dalam 5 tahun, yakni sejak 2007-2012.

"Itu sudah kita proses," jelas Tito.

Aiptu LS diduga memiliki perusahaan sebagai modus melakukan bisnis ilegal. Polda Papua juga sudah memeriksa pimpinan perusahaan itu. Nama LS tak tercantum di daftar perusahaan.

"LS tidak langsung perambah hutan, tetapi dia membeli kayu dari masyarakat yang memiliki izin penguasaan hutan setempat. Ini yang kita tangani, karena kemungkinan ada hutan lindung di kabupaten Sorong dan Raja Ampat yang dikelola perusahaan tersebut," tutupnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%