Detik.com News
Detik.com
Selasa, 14/05/2013 14:59 WIB

Kasus Rekening Gendut, Aiptu LS Berbisnis BBM dan Kayu di Papua

Wilpret Siagian - detikNews
Kasus Rekening Gendut, Aiptu LS Berbisnis BBM dan Kayu di Papua
Jakarta - Polda Papua bergerak menindaklanjuti laporan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)soal rekening gendut anggota Polres Sorong Aiptu LS. Polda Papua sudah melakukan penyidikan, LS diketahui berbisnis BBM dan kayu.

"Saya lupa nama perusahaannya. Ada dua perusahaan yang berbeda. Satu perusahaan kayu dan satunya perusahaan penyeludupan BBM," kata Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (14/5/2013).

Pihak Polda Papua dan Bareskrim Polri juga sudah membentuk tim khusus. Data analisa PPATK, LS melakukan transaksi mencapai Rp 1,5 triliun dalam 5 tahun, yakni sejak 2007-2012.

"Itu sudah kita proses," jelas Tito.

Aiptu LS diduga memiliki perusahaan sebagai modus melakukan bisnis ilegal. Polda Papua juga sudah memeriksa pimpinan perusahaan itu. Nama LS tak tercantum di daftar perusahaan.

"LS tidak langsung perambah hutan, tetapi dia membeli kayu dari masyarakat yang memiliki izin penguasaan hutan setempat. Ini yang kita tangani, karena kemungkinan ada hutan lindung di kabupaten Sorong dan Raja Ampat yang dikelola perusahaan tersebut," tutupnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(ndr/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%