Senin, 13/05/2013 19:20 WIB

Dubes RI di Australia: Tak Perlu Risau Soal Aksi Benny Wenda

Gagah Wijoseno - detikNews
Jakarta - Dubes RI di Canberra, Australia Nadjib Riphat sudah memonitor aksi tokoh separatis Papua merdeka Benny Wenda dan pengacaranya Jennifer Robinson. Mereka berkampanye dan meminta dukungan soal Papua merdeka di forum Tedx pada 4 Mei lalu. Nadjib menegaskan, aksi Benny Wenda tak mempengaruhi sikap pemerintah Australia.

"Saya kira kita tidak perlu risau. Mereka tidak mendapat perhatian masyarakat luas," jelas Nadjib saat berbincang dengan detikcom, Senin (13/5/2013).

Acara Benny Wenda itu dilakukan di kampus di Universitas Sydney. Tedx merupakan organisasi NGO nirlaba. Mereka mengadakan kegiatan, dan ada 30 pembicara salah satunya Jennifer Robinson. Saat itu dia menggunakan kesempatan mengenalkan Benny Wenda dan Papua merdeka.

"Pemerintah Australia sangat tegas mendukung Papua bagian NKRI. Tidak ada keraguan," tegasnya.

Saat Benny Wenda yang mendapat suaka dari pemerintah Inggris, datang ke Australia pun tak ada penyambutan dari pemerintah setempat.

"Tidak ada penyambutan pada Benny Wenda," tutupnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%