detikcom
Senin, 13/05/2013 11:04 WIB

Jokowi: Warga Waduk Pluit Mintanya Macam-macam foto

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Proses pemindadahan warga pemukiman liar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, ke rumah susun belum juga tuntas. Situasi ini karena banyak kelompok warga dengan tuntutannya masing-masing.

Demikian kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, tentang perkembangan upaya pemindahan warga yang belum berlarut-larut. Dia dicegat wartawan usai membuka kejuaraan bulutangkis di Istora, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2013).

"Kelompok di situ banyak. Ada yang 1.200 KK, ada yang 200 KK, ada yang hanya 50 KK. Banyak sekali dan mintanya macam-macam. Ada yang minta ke utara, selatan, timur, ke atas, ke bawah, semua beda-beda," ujar Jokowi.

Meski demikian, dia berjanji akan melanjutkan dialog. Memang perlu waktu yang lama, sebab pendekatan prlu dilakukan kasus per kasus.

"Mengkomunikasikan seperti itu tidak mungkin dalam sehari-dua hari, sebulan, tiga bulan, beda-beda itu. Ini yang kita sambungkan terus. Namanya juga banyak orang diikuti, ada sekitar 7.000 KK. Itu banyak, banyak sekali. Sehingga pendekatannya harus kasus per kasus," jelas Jokowi.

Jokowi pun mengatakan, bersedia untuk memenuhi permintaan warga Waduk Pluit agar mau direlokasi ke rusun yang telah disediakan oleh Pemprov DKI. Namun tentunya permintaan tersebut ada batasannya.

"Ada yang sudah mau dipindah. Kemarin yang 1.200 sudah mau ke rusun, tapi mereka rusunnya minta ini, minta itu, enggak apa-apa. Kalau memang bisa kita penuhin," ujarnya.

"Tapi kalau minta yang terlalu aneh-aneh, minta ganti tanah, ya gimana? Kalau semua orang minta ganti tanah denga cara yang seperti itu, ya nggak bene dong. Menduduki (tanah pemerintah -red) kemudian minta ganti tanah, gimana itu? Ini yang tidak bisa diterima," tegas Jokowi.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(jor/lh)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
MustRead close