detikcom

Senin, 13/05/2013 11:04 WIB

Jokowi: Warga Waduk Pluit Mintanya Macam-macam foto

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Proses pemindadahan warga pemukiman liar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, ke rumah susun belum juga tuntas. Situasi ini karena banyak kelompok warga dengan tuntutannya masing-masing.

Demikian kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, tentang perkembangan upaya pemindahan warga yang belum berlarut-larut. Dia dicegat wartawan usai membuka kejuaraan bulutangkis di Istora, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2013).

"Kelompok di situ banyak. Ada yang 1.200 KK, ada yang 200 KK, ada yang hanya 50 KK. Banyak sekali dan mintanya macam-macam. Ada yang minta ke utara, selatan, timur, ke atas, ke bawah, semua beda-beda," ujar Jokowi.

Meski demikian, dia berjanji akan melanjutkan dialog. Memang perlu waktu yang lama, sebab pendekatan prlu dilakukan kasus per kasus.

"Mengkomunikasikan seperti itu tidak mungkin dalam sehari-dua hari, sebulan, tiga bulan, beda-beda itu. Ini yang kita sambungkan terus. Namanya juga banyak orang diikuti, ada sekitar 7.000 KK. Itu banyak, banyak sekali. Sehingga pendekatannya harus kasus per kasus," jelas Jokowi.

Jokowi pun mengatakan, bersedia untuk memenuhi permintaan warga Waduk Pluit agar mau direlokasi ke rusun yang telah disediakan oleh Pemprov DKI. Namun tentunya permintaan tersebut ada batasannya.

"Ada yang sudah mau dipindah. Kemarin yang 1.200 sudah mau ke rusun, tapi mereka rusunnya minta ini, minta itu, enggak apa-apa. Kalau memang bisa kita penuhin," ujarnya.

"Tapi kalau minta yang terlalu aneh-aneh, minta ganti tanah, ya gimana? Kalau semua orang minta ganti tanah denga cara yang seperti itu, ya nggak bene dong. Menduduki (tanah pemerintah -red) kemudian minta ganti tanah, gimana itu? Ini yang tidak bisa diterima," tegas Jokowi.


Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(jor/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
70%
Kontra
30%