Senin, 13/05/2013 11:04 WIB

Jokowi: Warga Waduk Pluit Mintanya Macam-macam foto

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Proses pemindadahan warga pemukiman liar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, ke rumah susun belum juga tuntas. Situasi ini karena banyak kelompok warga dengan tuntutannya masing-masing.

Demikian kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, tentang perkembangan upaya pemindahan warga yang belum berlarut-larut. Dia dicegat wartawan usai membuka kejuaraan bulutangkis di Istora, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2013).

"Kelompok di situ banyak. Ada yang 1.200 KK, ada yang 200 KK, ada yang hanya 50 KK. Banyak sekali dan mintanya macam-macam. Ada yang minta ke utara, selatan, timur, ke atas, ke bawah, semua beda-beda," ujar Jokowi.

Meski demikian, dia berjanji akan melanjutkan dialog. Memang perlu waktu yang lama, sebab pendekatan prlu dilakukan kasus per kasus.

"Mengkomunikasikan seperti itu tidak mungkin dalam sehari-dua hari, sebulan, tiga bulan, beda-beda itu. Ini yang kita sambungkan terus. Namanya juga banyak orang diikuti, ada sekitar 7.000 KK. Itu banyak, banyak sekali. Sehingga pendekatannya harus kasus per kasus," jelas Jokowi.

Jokowi pun mengatakan, bersedia untuk memenuhi permintaan warga Waduk Pluit agar mau direlokasi ke rusun yang telah disediakan oleh Pemprov DKI. Namun tentunya permintaan tersebut ada batasannya.

"Ada yang sudah mau dipindah. Kemarin yang 1.200 sudah mau ke rusun, tapi mereka rusunnya minta ini, minta itu, enggak apa-apa. Kalau memang bisa kita penuhin," ujarnya.

"Tapi kalau minta yang terlalu aneh-aneh, minta ganti tanah, ya gimana? Kalau semua orang minta ganti tanah denga cara yang seperti itu, ya nggak bene dong. Menduduki (tanah pemerintah -red) kemudian minta ganti tanah, gimana itu? Ini yang tidak bisa diterima," tegas Jokowi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(jor/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%