Detik.com News
Detik.com

Senin, 13/05/2013 10:03 WIB

Bos Gerakan Separatis Papua Pidato di Australia, RI Harus Protes Keras

Fajar Pratama - detikNews
Bos Gerakan Separatis Papua Pidato di Australia, RI Harus Protes Keras
Jakarta - Pemimpin gerakan Papua Barat merdeka Benny Wenda muncul di Sydney, Australia dan berpidato meminta bantuan negeri Kangguru untuk memerdekakan wilayah yang diperjuangkannya itu. Pemerintah RI harus berani menindak tegas, meminta Australia mengambil langkah berani.

"Bahwa pemerintah Indonesia sendiri harus menyikapi Benny Wenda atau gerakan separatis yang lain. Langkah-langkah diplomatis harus diambil, bisa itu memprotes atau yang lain," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan dalam perbincangan Senin (13/5/2013).

Ramadhan juga meminta negara-negara tetangga untuk sensitif terhadap persoalan separatisme. Menurutnya, negara tetangga tidak akan berani 'macam-macam' jika pemerintah berani mengambil sikap tegas.

"Australia atau negara sahabat manapun harus sensitif terhadap persoalan Indonesia," kata Ramadhan.

Jika nantinya, Australia memberikan dukungan kepada Benny Wenda, Ramadhan meminta pemerintah untuk tegas memutuskan hubungan diplomatik dengan negeri Kangguru.

"Jika nantinya memang Australia membantu, pemerintah harus tegas memotong hubungan diplomatik. Karena NKRI itu harga mati," kata anggota DPR yang bermitra kerja dengan Kemenlu dan membawahi persoalan internasional ini.

Benny ditahan pada tahun 2002 dengan dugaan tindakan kriminal, melakukan serangan di Abepura, yang menewaskan seorang polisi. Ketika Benny menjalani persidangan, dia melarikan diri dan dengan dibantu oleh aktivis Papua Barat merdeka, dia berhasil masuk ke wilayah Papua Nugini.

Pada tahun 2003 dia mendapatkan suaka dari pemerintah Inggris. Di Inggris dia mendirikan gerakan Papua Barat merdeka.

Pada 9 Mei lalu muncul video di Youtube, Benny tengah berpidato di depan ratusan hadirin di panggung acara TedX Sydney 2013 di The University of Sydney. Benny berorasi didampingi pengacaranya, Jennifer Robinson yang berbicara mendiskreditkan Indonesia.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%