Detik.com News
Detik.com

Minggu, 12/05/2013 20:39 WIB

KPK: Silakan PKS Melaporkan, Langkah Kami Tidak akan Surut di Kasus LHI

Fajar Pratama - detikNews
KPK: Silakan PKS Melaporkan, Langkah Kami Tidak akan Surut di Kasus LHI
Jakarta - KPK menanggapi dingin rencana pelaporan PKS ke polisi terkait dengan penyitaan di kantor DPP PKS. Lembaga antikorupsi tersebut memastikan hal itu tidak akan menghambat penyidikan kasus suap impor daging yang menjerat eks presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI).

"Silakan saja. Laporan itu kan tidak membuat KPK surut dalam melakukan penegakan hukum, dalam mengusut kasus LHI," kata Jubir KPK Johan Budi ketika dikonfirmasi, Minggu (12/5/2013).

Johan bersama dengan tim penyidik KPK yang mendatangani kantor DPP PKS untuk mengambil mobil -- enam mobil mewah yang terkait dengan pencucian uang Luthfi -- akan dilaporkan PKS ke polisi. PKS akan mengadu dengan aduan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik, dan kebohongan publik.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebelumnya menegaskan bahwa tim penyidik sudah membawa surat penyitaan. Namun, menurut Bambang, surat tersebut memang tidak dapat diberikan kepada pihak penjaga gedung DPP PKS melainkan hanya ditunjukkan saja. Sesuai dengan prosedur, menurut Bambang, tim penyidik hanya akan menyerahkan berita acara penyitaan kepada petugas kantor DPP PKS.

Berita acara penyitaan itu akan diserahkan setelah penyitaan dilakukan. Namun penyidik KPK gagal melakukan penyitaan sehingga hanya menyegel enam mobil di kantor DPP PKS tersebut. Saat akan menyita mobil, tim penyidik KPK mengaku dihalang-halangi petugas keamanan kantor DPP PKS dan sejumlah simpatisan partai tersebut.

Adapun upaya penyitaan ini terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah. KPK menduga enam mobil mewah di DPP PKS itu berkaitan dengan pencucian uang Luthfi. Keenam mobil itu adalah VW Carravelle, Mazda CX9, Fortuner B 544, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan Navara, dan Mitsubishi Grandis.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/fjp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%