detikcom
Sabtu, 11/05/2013 15:10 WIB

Hari ke-208 Jokowi

Ahok Bangun 5 Pasar Rakyat Harian

Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Lima pasar rakyat sudah dibangun di Jakarta. Bagi pedagang yang ingin membuka usaha cuma dikenai bayaran Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu per hari.

"Kita akan ciptakan pasar rakyat yang bisa dibayar harian. Pasar rakyat, kami sudah bangun lima. PD Pasar Jaya yang di beberapa lokasi akan kami jadikan pasar modern. Itu hariannya murah saja, Rp 10 ribu-15 ribu," kata Ahok di Mal Ciputra, Jakarta Barat, Sabtu (11/5/2013).

Di mana lokasi 5 pasar itu, Pak? "Pokoknya, ada lima," jawab Ahok yang sepertinya lupa lokasi kelima pasar itu.

Menurut Ahok, pasar rakyat diperuntukkan bagi warga yang ingin memiliki tempat usaha.

"Kamu tanya pedagang teh botol di Senayan berapa dia bayar, Rp 50 ribu per hari. Coba kamu tanya di mal ini berapa dia bayar, paling Rp 150 ribu per meter per segi per bulan. Tapi PKL yang jualan itu, bayarnya Rp 300 ribu per meter persegi. Jadi kenapa nggak di mal karena sewanya harus bayar di muka. Harus bayar 20 tahun di muka, rakyat tidak punya uang itu," papar Ahok.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(aan/trq)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%