Sabtu, 11/05/2013 10:57 WIB

Penyitaan Mobil LHI

PKS Mantapkan Niat Bawa KPK ke Mabes Polri

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - PKS akan membawa kasus penyitaan mobil yang dilakukan KPK ke Mabes Polri. Tak ada keraguan, PKS akan memperkarakan KPK.

"(Laporan) diupayakan pada bulan ini," kata Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, saat dihubungi, Sabtu (11/5/2013).

Muzammil mengatakan saat ini PKS sedang menyiapkan materi laporan. KPK akan dilaporkan dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan.

"Laporan akan disiapkan oleh tim hukum DPP," tutur pria yang juga Wakil Ketua Komisi III ini.

PKS menolak langkah KPK yang akan melakukan penyitaan 5 mobil yakni Mitsubishi Grandis, Toyota Fortuner, Mazda CX 9, Pajero Sport, dan Nissan Navara. PKS beralasan KPK tak ada surat penyitaan. Sedang pihak KPK sudah memberi pernyataan, surat penyitaan dibawa penyidik.

Meski KPK telah memberi pernyataan, PKS tetap menilai ada langkah yang tak sesuai prosedur hukum. "Kita akan laporkan atas perbuatan tidak menyenangkan. Ini ada yang tidak sesuai prosedur," jelas Kepala Divisi Humas PKS Mardani Alisera saat dikonfirmasi detikcom kemarin.

Selain ke Mabes Polri, PKS juga akan melapor ke Komite Etik KPK.



Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(trq/ndr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%