Sabtu, 11/05/2013 10:57 WIB

Penyitaan Mobil LHI

PKS Mantapkan Niat Bawa KPK ke Mabes Polri

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - PKS akan membawa kasus penyitaan mobil yang dilakukan KPK ke Mabes Polri. Tak ada keraguan, PKS akan memperkarakan KPK.

"(Laporan) diupayakan pada bulan ini," kata Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, saat dihubungi, Sabtu (11/5/2013).

Muzammil mengatakan saat ini PKS sedang menyiapkan materi laporan. KPK akan dilaporkan dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan.

"Laporan akan disiapkan oleh tim hukum DPP," tutur pria yang juga Wakil Ketua Komisi III ini.

PKS menolak langkah KPK yang akan melakukan penyitaan 5 mobil yakni Mitsubishi Grandis, Toyota Fortuner, Mazda CX 9, Pajero Sport, dan Nissan Navara. PKS beralasan KPK tak ada surat penyitaan. Sedang pihak KPK sudah memberi pernyataan, surat penyitaan dibawa penyidik.

Meski KPK telah memberi pernyataan, PKS tetap menilai ada langkah yang tak sesuai prosedur hukum. "Kita akan laporkan atas perbuatan tidak menyenangkan. Ini ada yang tidak sesuai prosedur," jelas Kepala Divisi Humas PKS Mardani Alisera saat dikonfirmasi detikcom kemarin.

Selain ke Mabes Polri, PKS juga akan melapor ke Komite Etik KPK.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%