detikcom
Sabtu, 11/05/2013 10:12 WIB

Kemenhan Kejar Pembajak Website Dirjen Pothan, Motifnya Cuma Iseng

Rivki - detikNews
Halaman 1 dari 2
www.pothan.kemhan.go.id Dihack
Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan, pembajakan situs www.pothan.kemhan.go.id tidak terlalu berbahaya. Kemenhan menduga pelaku pembajakan hanya iseng membajak akun garda pertahanan Pemerintah RI itu.

"Mungkin cuma iseng saja untuk ngetes kita saja," tutur Kepala Pusat Komunikasi Kemenhan, Brigjen Sisriadi dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Sabtu (11/5/2013).

Kemenhan sendiri langsung mematikan website milik Dirjen Potensi Pertahanan (Pothan). Langkah itu dilakukan supaya situs milik Dirjen Pothan tidak dibajak lagi.

"Sekaligus kita trakcing siapa pelakunya. Untuk mencari pelaku kita gunakan alat tracker," ucapnya.

Sisriadi mengaku pihaknya kecolongan oleh para pelaku. Alasannya pelaku pembajakan, melakukan aksinya di saat hari libur di mana para pegawai IT Kemenhan sedang libur.

"Dia bajaknya hari libur, di saat para operator lagi libur. Makanya kita langsung matikan," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, situs resmi milik Dirjen Pothan Kemhan, diretas oleh hacker yang belum diketahui identitasnya. Situs yang berlamat www.pothan.kemhan.go.id diretas dan tampilannya diganti tidak sebagaimana mestinya.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rvk/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%