Jumat, 10/05/2013 22:10 WIB

Mau Dilaporkan ke Mabes Polri, KPK: Itu Hak PKS

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - KPK menanggapi dingin rencana PKS yang hendak melaporkan lembaga antikorupsi itu ke Mabes Polri terkait penyitaan mobil mewah di DPP PKS. KPK meminta suatu keberatan disalurkan lewat prosedur hukum yang berlaku.

"Itu hak PKS untuk mempersoalkan itu. Tapi persoalkanlah secara prosedural. Ada hukum acara, ada mekanisme, ada proses, jangan sampai melanggar hukum," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jumat (10/5/2013).

Pihak KPK sendiri sebenarnya juga dirugikan dengan adanya 'perseteruan' dengan PKS. Upaya pengambilan mobil-mobil mewah yang dilakukan oleh penyidik di halaman DPP PKS, gagal dilakukan karena petugas setempat menghalang-halangi.

Namun KPK memilih melihat persoalan itu sebagai salah paham. KPK belum akan menerapkan Pasal 21 UU 20 Tahun 2001 tentang upaya merintangi penyidikan yang memiliki ancaman hukuman 12 tahun.

Diberitakan sebelumnya, PKS akan membawa kasus penyitaan mobil yang dilakukan KPK ke Mabes Polri. PKS menilai ada langkah KPK yang dianggap tak sesuai prosedur hukum.

"Kita akan laporkan atas perbuatan tidak menyenangkan. Ini ada yang tidak sesuai prosedur," jelas Kepala Divisi Humas PKS Mardani Alisera saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (10/5/2013).

Mardani menegaskan, pelaporan itu sesuai pasal 335 KUHP. "Yang juga dilaporkan, tidak melaksanakan tugas mengikuti prosedur. Khususnya penyitaan yang tidak sesuai prosedur," urainya.

Pelaporan akan dilakukan dalam waktu dekat. PKS juga akan melapor ke Komite Etik KPK. "Kita akan laporkan pekan depan," tuturnya.

PKS menolak langkah KPK yang akan melakukan penyitaan 5 mobil yakni Mitsubishi Grandis, Toyota Fortuner, Mazda CX 9, Pajero Sport, dan Nissan Navara. PKS beralasan KPK tak ada surat penyitaan. Sedang pihak KPK sudah memberi pernyataan, surat penyitaan dibawa penyidik.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fjp/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%