detikcom

Jumat, 10/05/2013 22:10 WIB

Mau Dilaporkan ke Mabes Polri, KPK: Itu Hak PKS

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - KPK menanggapi dingin rencana PKS yang hendak melaporkan lembaga antikorupsi itu ke Mabes Polri terkait penyitaan mobil mewah di DPP PKS. KPK meminta suatu keberatan disalurkan lewat prosedur hukum yang berlaku.

"Itu hak PKS untuk mempersoalkan itu. Tapi persoalkanlah secara prosedural. Ada hukum acara, ada mekanisme, ada proses, jangan sampai melanggar hukum," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jumat (10/5/2013).

Pihak KPK sendiri sebenarnya juga dirugikan dengan adanya 'perseteruan' dengan PKS. Upaya pengambilan mobil-mobil mewah yang dilakukan oleh penyidik di halaman DPP PKS, gagal dilakukan karena petugas setempat menghalang-halangi.

Namun KPK memilih melihat persoalan itu sebagai salah paham. KPK belum akan menerapkan Pasal 21 UU 20 Tahun 2001 tentang upaya merintangi penyidikan yang memiliki ancaman hukuman 12 tahun.

Diberitakan sebelumnya, PKS akan membawa kasus penyitaan mobil yang dilakukan KPK ke Mabes Polri. PKS menilai ada langkah KPK yang dianggap tak sesuai prosedur hukum.

"Kita akan laporkan atas perbuatan tidak menyenangkan. Ini ada yang tidak sesuai prosedur," jelas Kepala Divisi Humas PKS Mardani Alisera saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (10/5/2013).

Mardani menegaskan, pelaporan itu sesuai pasal 335 KUHP. "Yang juga dilaporkan, tidak melaksanakan tugas mengikuti prosedur. Khususnya penyitaan yang tidak sesuai prosedur," urainya.

Pelaporan akan dilakukan dalam waktu dekat. PKS juga akan melapor ke Komite Etik KPK. "Kita akan laporkan pekan depan," tuturnya.

PKS menolak langkah KPK yang akan melakukan penyitaan 5 mobil yakni Mitsubishi Grandis, Toyota Fortuner, Mazda CX 9, Pajero Sport, dan Nissan Navara. PKS beralasan KPK tak ada surat penyitaan. Sedang pihak KPK sudah memberi pernyataan, surat penyitaan dibawa penyidik.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%