detikcom
Jumat, 10/05/2013 18:29 WIB

Pesangon Tak Dibayar, Pensiunan Karyawan Segera Gugat Pailit BRI

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
FSP BRI segera ajukan pailit BRI (jati/detikcom)
Jakarta - Para pensiunan karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dari Sumatera Utara yang menamakan dirinya Forum Silaturahmi Pekerja (FSP) BRI mengaku belum menerima pesangon. Mereka didampingi YLBHI akan menggugat pailit PT BRI.

"Setuju mengugat BRI untuk pailit, setuju teman-teman?" kata Koordinator FSP BRI Sumut Martahan Togatorop.

"Setuju!" serentak dijawab oleh delapan kawannya sambil mengepalkan tangan di Kantor YLBHI, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2013).

Mereka menyatakan sudah menempuh upaya audiensi tripartit maupun bipartit dengan para petinggi PT BRI sejak tahun 2005. Namun hingga kini, kata mereka, pihak PT BRI hanya mengulur-ngulur waktu.

"BRI harus bisa merealisasikan karena ada 6.500 lebih pensiunan," tuntut Martahan yang menjadi karyawan BRI dari 1975-2005 ini.

Biaya pesangon yang seharusnya dibayarkan bervariasi tergantung golongan. Mulai dari Rp 150 juta hingga Rp 300 juta per orang. Martahan yang menduduki posisi puncak sebagai Asisten Manajer Operasional BRI di Medan itu menerima uang pensiun Rp 2 juta per bulan.

Uang itu didapat dari uang iuran per bulan semasa masih aktif bekerja, sebesar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per bulan. Dirinya menuturkan, pesangon untuk orang yang dipecat gara-gara melanggar tata tertib justru diberi uang pesangon.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(dnu/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
43%
Kontra
57%