Jumat, 10/05/2013 18:29 WIB

Pesangon Tak Dibayar, Pensiunan Karyawan Segera Gugat Pailit BRI

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
FSP BRI segera ajukan pailit BRI (jati/detikcom)
Jakarta - Para pensiunan karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dari Sumatera Utara yang menamakan dirinya Forum Silaturahmi Pekerja (FSP) BRI mengaku belum menerima pesangon. Mereka didampingi YLBHI akan menggugat pailit PT BRI.

"Setuju mengugat BRI untuk pailit, setuju teman-teman?" kata Koordinator FSP BRI Sumut Martahan Togatorop.

"Setuju!" serentak dijawab oleh delapan kawannya sambil mengepalkan tangan di Kantor YLBHI, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2013).

Mereka menyatakan sudah menempuh upaya audiensi tripartit maupun bipartit dengan para petinggi PT BRI sejak tahun 2005. Namun hingga kini, kata mereka, pihak PT BRI hanya mengulur-ngulur waktu.

"BRI harus bisa merealisasikan karena ada 6.500 lebih pensiunan," tuntut Martahan yang menjadi karyawan BRI dari 1975-2005 ini.

Biaya pesangon yang seharusnya dibayarkan bervariasi tergantung golongan. Mulai dari Rp 150 juta hingga Rp 300 juta per orang. Martahan yang menduduki posisi puncak sebagai Asisten Manajer Operasional BRI di Medan itu menerima uang pensiun Rp 2 juta per bulan.

Uang itu didapat dari uang iuran per bulan semasa masih aktif bekerja, sebesar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per bulan. Dirinya menuturkan, pesangon untuk orang yang dipecat gara-gara melanggar tata tertib justru diberi uang pesangon.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(dnu/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%