detikcom
Kamis, 09/05/2013 15:21 WIB

Mega Sindir Cagub Pastika Mabuk Kekuasaan

Gede Suardana - detikNews
Megawati (Dikhy/ detikcom)
Buleleng - Megawati terjun langsung dalam kampanye Pilkada Bali. Ketum PDIP ini menyindir incumbent Made Mangku Pastika sedang mabuk kekuasaan.

"Dia awalnya baik. Namun, begitu berkekuasa, dia jadi mabuk," sindir Megawati dalam kampanye di Desa Pengastulan, Buleleng, Bali, Kamis (9/5/2013).

Pastika terpilih sebagai Gubernur Bali, menggunakan kendaraan PDIP pada Pilkada 2009. Namun, pada Pilkada 15 Mei 2013, ia menyeberang ke Partai Golkar dan Demokrat. Atas dasar itulah, Megawati menyindir Pastika yang kini bertarung dengan AA Puspayoga yang notabene adalah Wakil Gubernur Bali.

Megawati menyebutkan bahwa Pastika menjadi Gubernur Bali dan memiliki kekuasaan seperti sekarang karena dukungan PDIP. "Melihat rekam jejaknya, dia sekarang sedang emosi jiwa dengan pindah ke Partai Golkar dan Demokrat," ujarnya.

Megawati menumpahkan kekesalannya pada kampanye yang dihadiri ribuan pendukungnya. Megawati menyebut Pastika telah menggunakan kekuasaan untuk menjegal jagoannya, Puspayoga.

Ia mengatakan, Pastika menggunakan Panwaslu melarang Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana berkampanye. "Mengapa sekarang tidak diizinkan, kok tidak dari dulu," katanya.

Megawati pun menyindir kehadiran sejumlah menteri seperti Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Kelautan dan Perikanan Cicip Syarif Sutarjo dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono yang terjun sebagai juru kampanye Pastika. "Saya ingin keadilan. Ingat, kekuasaan ada waktunya akan habis," imbuh dia.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(gds/gah)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%