detikcom
Rabu, 08/05/2013 16:48 WIB

Lembaga Pemantau Sebut Pemilu Malaysia Tidak Adil

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Najib Razak
Kuala Lumpur - Sejumlah lembaga pemantau independen menyatakan pemilu Malaysia tidak sepenuhnya berjalan adil. Mereka menyebut adanya cacat serius pada sistem pemilu. Laporan ini membantah pernyataan pemerintah Malaysia yang bersikeras bahwa pemilu berjalan bebas dan adil.

Laporan gabungan dari Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS) dan Centre for Public Policy Studies (CPPS) menunjukkan, adanya sejumlah masalah dalam pelaksanaan pemilu Malaysia pada Minggu (5/5) lalu. Salah satu yang paling memprihatinkan adalah cacat pada sistem pemilu dan integritas pemilih yang diragukan.

Kedua lembaga tersebut mencatat, secara keseluruhan proses pemilihan dan pengiriman surat suara berjalan baik. Namun dinodai sejumlah persoalan yang cukup signifikan, seperti tinta pemilu yang bermasalah, partisan partai yang diperdaya oleh pemerintah, hingga persoalan media yang cenderung memihak pemerintah.

"Dengan melakukan pemantauan pemilu yang independen dan tidak memihak, IDEAS dan CPPS menyimpulkan bahwa hanya sebagian (pemilu) yang berlangsung dengan bebas dan adil," demikian hasil laporan IDEAS dan CPPS seperti dilansir AFP, Rabu (8/5/2013).

Tokoh oposisi Anwar Ibraham dengan terang-terangan menyerukan adanya kecurangan dalam pemilu yang memenangkan kandidat incumbent, Perdana Menteri Najib Razak. Namun tudingan tersebut langsung dibantah mentah-mentah oleh Najib Razak yang telah dilantik pada Senin (6/5) lalu.

Laporan IDEAS dan CPPS pun menyatakan adanya 'cacat' dalam pemilu Malaysia, yang baru saja digelar. "Ada cacat serius ketika mengacu pada kebebasan dan keadilan yang sepenuhnya," demikian bunyi laporan tersebut.

Cacat yang dimaksud ada pada kurangnya transparansi soal dana kampanye pemilu, kemudian keraguan pada independensi komisi pemilu Malaysia, serta dugaan pemberdayaan para konstituen.

Terlepas dari itu semua, pemilu Malaysia yang digelar pada akhir pekan lalu, tercatat dalam sejarah sebagai pemilu pertama di mana pihak oposisi memiliki kesempatan untuk maju melawan partai yang berkuasa. Kelompok oposisi ini dipimpin oleh Anwar Ibrahim yang pernah bergabung dalam pemerintahan dan menjabat Wakil Perdana Menteri Malaysia.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nvc/ita)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
43%
Kontra
57%