Detik.com News
Detik.com
Rabu, 08/05/2013 14:20 WIB

Chip e-KTP Mengkhawatirkan, Wakil Ketua DPR: Ini Kelalaian Pemerintah

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Chip e-KTP Mengkhawatirkan, Wakil Ketua DPR: Ini Kelalaian Pemerintah
Jakarta - Masyarakat resah karena Mendagri mendadak melarang masyarakat sering memfotokopi e-KTP. Wakil Ketua DPR M Shohibul Iman menilai ini akibat kesalahan pemerintah.

"Kalau benar pemerintah yakin itu gampang rusak kalau sering difotokopi kenapa pemerintah baru sekarang memberitahu masyarakat? Itu sebuah kelalaian," kata Iman kepada detikcom, Rabu (8/5/2013).

Menurut Iman, seharusnya pemerintah melibatkan BPPT dalam mempersiapkan e-KTP. Sehingga chipnya tidak bermasalah dan mengkhawatirkan jika terlalu sering difotokopi.

"Harus ditanya kepada ahlinya apakah chip itu gampang rusak. Di BPPT banyak ahlinya," ujarnya.

Mendagri Gamawan Fauzi melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 471.13/1826/SJ tentang e-KTP, menyebutkan di dalam e-KTP tersebut dilengkapi dengan chip yang memuat biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk, sehingga e-KTP dimaksud tidak dimungkinkan lagi dipalsukan/digandakan. Karena itu, tidak boleh terlalu sering di-fotocopy atau di-stapler.

Dalam surat itu juga disebutkan, mulai awal 1 Januari 2014, KTP non elektronik akan ditarik seluruhnya. "Apabila masih terdapat unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, masih memfoto copy, menstapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik e-KTP, imbuh Gamawan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%