detikcom
Rabu, 08/05/2013 13:59 WIB

KPU DKI: Semua Bacaleg DPRD DKI Belum Memenuhi Syarat

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengumumkan hasil verifikasi administrasi bakal calon legislatif DPRD. Hasilnya, belum ada partai yang memenuhi persyaratan administratif secara sempurna.

"Hampir tidak ada satupun yang memenuhi syarat. Kalau angkanya nanti dicek dulu," kata Ketua KPU DKI Dahliah Umar pada pengumuman di Hotel Acacia, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2013).

Meski semua parpol dinyatakan belum lengkap secara adminsitratif, ada dua partai yang dinilai sudah cukup lengkap.

"Partai yang agak lengkap itu PKB dan PKS. kalau PKB hanya beberapa caleg saja di dapil III dan IV. PKS sebenarnya semua sudah memenuhi syarat, tinggal kesehatan rohaninya saja yang kurang," kata Dahliah.

Kebanyakan caleg parpol tidak melengkapi detil persyaratan seperti ijazah yang dilegalisir, surat kesehatan, dan surat bebas narkoba. Juga, para bacaleg banyak yang tak melengkapi syarat berkas BB 8 dan BB 9 yang tidak lengkap.

BB 8 adalah pernyataan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Sedangkan formulir model BB 9 berisi surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

"Banyak yang tidak mengisi BB 8 dan 9. Padahal wajib," kata Ketua Pokja Pencalonan Anggota Legislatif KPU DKI, Sumarno.

Untuk syarat minimal 30 % keterwakilan perempuan, semua parpol sudah memenuhi persyaratan. PPP berada di peringkat pertama dalam persentase keterwakilan perempuan, yaitu sebesar 36 %.

Urutan kedua ditempati Partai NasDem, PDIP, dan PKS yang memenuhi 35 % keterwaklilan perempuan. Peringkat tiga ditempati Partai Demokrat dengan 34 %. Peringkat empat diisi oleh Partai Golkar, PAN, dan PBB dengan 33 %. Sementara di urutan buncit ada PKB, Partai Gerindra, Hanura, dan PKPI dengan 32 % keterwakilan perempuan.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(dnu/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
46%
Kontra
54%