detikcom

Rabu, 08/05/2013 13:59 WIB

KPU DKI: Semua Bacaleg DPRD DKI Belum Memenuhi Syarat

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengumumkan hasil verifikasi administrasi bakal calon legislatif DPRD. Hasilnya, belum ada partai yang memenuhi persyaratan administratif secara sempurna.

"Hampir tidak ada satupun yang memenuhi syarat. Kalau angkanya nanti dicek dulu," kata Ketua KPU DKI Dahliah Umar pada pengumuman di Hotel Acacia, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2013).

Meski semua parpol dinyatakan belum lengkap secara adminsitratif, ada dua partai yang dinilai sudah cukup lengkap.

"Partai yang agak lengkap itu PKB dan PKS. kalau PKB hanya beberapa caleg saja di dapil III dan IV. PKS sebenarnya semua sudah memenuhi syarat, tinggal kesehatan rohaninya saja yang kurang," kata Dahliah.

Kebanyakan caleg parpol tidak melengkapi detil persyaratan seperti ijazah yang dilegalisir, surat kesehatan, dan surat bebas narkoba. Juga, para bacaleg banyak yang tak melengkapi syarat berkas BB 8 dan BB 9 yang tidak lengkap.

BB 8 adalah pernyataan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Sedangkan formulir model BB 9 berisi surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

"Banyak yang tidak mengisi BB 8 dan 9. Padahal wajib," kata Ketua Pokja Pencalonan Anggota Legislatif KPU DKI, Sumarno.

Untuk syarat minimal 30 % keterwakilan perempuan, semua parpol sudah memenuhi persyaratan. PPP berada di peringkat pertama dalam persentase keterwakilan perempuan, yaitu sebesar 36 %.

Urutan kedua ditempati Partai NasDem, PDIP, dan PKS yang memenuhi 35 % keterwaklilan perempuan. Peringkat tiga ditempati Partai Demokrat dengan 34 %. Peringkat empat diisi oleh Partai Golkar, PAN, dan PBB dengan 33 %. Sementara di urutan buncit ada PKB, Partai Gerindra, Hanura, dan PKPI dengan 32 % keterwakilan perempuan.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(dnu/van)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%