Detik.com News
Detik.com

Rabu, 08/05/2013 13:59 WIB

KPU DKI: Semua Bacaleg DPRD DKI Belum Memenuhi Syarat

Danu Damarjati - detikNews
KPU DKI: Semua Bacaleg DPRD DKI Belum Memenuhi Syarat
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengumumkan hasil verifikasi administrasi bakal calon legislatif DPRD. Hasilnya, belum ada partai yang memenuhi persyaratan administratif secara sempurna.

"Hampir tidak ada satupun yang memenuhi syarat. Kalau angkanya nanti dicek dulu," kata Ketua KPU DKI Dahliah Umar pada pengumuman di Hotel Acacia, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2013).

Meski semua parpol dinyatakan belum lengkap secara adminsitratif, ada dua partai yang dinilai sudah cukup lengkap.

"Partai yang agak lengkap itu PKB dan PKS. kalau PKB hanya beberapa caleg saja di dapil III dan IV. PKS sebenarnya semua sudah memenuhi syarat, tinggal kesehatan rohaninya saja yang kurang," kata Dahliah.

Kebanyakan caleg parpol tidak melengkapi detil persyaratan seperti ijazah yang dilegalisir, surat kesehatan, dan surat bebas narkoba. Juga, para bacaleg banyak yang tak melengkapi syarat berkas BB 8 dan BB 9 yang tidak lengkap.

BB 8 adalah pernyataan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Sedangkan formulir model BB 9 berisi surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

"Banyak yang tidak mengisi BB 8 dan 9. Padahal wajib," kata Ketua Pokja Pencalonan Anggota Legislatif KPU DKI, Sumarno.

Untuk syarat minimal 30 % keterwakilan perempuan, semua parpol sudah memenuhi persyaratan. PPP berada di peringkat pertama dalam persentase keterwakilan perempuan, yaitu sebesar 36 %.

Urutan kedua ditempati Partai NasDem, PDIP, dan PKS yang memenuhi 35 % keterwaklilan perempuan. Peringkat tiga ditempati Partai Demokrat dengan 34 %. Peringkat empat diisi oleh Partai Golkar, PAN, dan PBB dengan 33 %. Sementara di urutan buncit ada PKB, Partai Gerindra, Hanura, dan PKPI dengan 32 % keterwakilan perempuan.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(dnu/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Atasi Prostitusi, Tiru Swedia yang Hukum Pembeli Jasa dan Germo PSK!

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan RI harus belajar dari Swedia untuk mengatasi prostitusi. Swedia melegalkan PSK namun mengkriminalkan mereka yang membeli jasa PSK dan germo yang menjual PSK. Bila Anda setuju usulan Mensos Khofifah, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%