detikcom

Rabu, 08/05/2013 08:35 WIB

Ini Deretan Pasal yang Disangkakan Polisi pada Bos Kuali di Tangerang

E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Polresta Tangerang sudah melakukan gelar perkara pada pengusaha kuali Yuki Irawan dan anak buahnya. Yuki yang mempekerjakan 40 buruh dengan sewenang-wenang akan dijerat pasal berlapis.

"Penyidik bersama-sama perwira pengawas penyidik dan beberapa Kasi di Polresta Tangerang telah melakukan gelar perkara untuk memasukkan pasal-pasal persangkaan baru kepada Yuki Irawan, dkk," kata Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kompol Shinto Silitonga dalam keterangannya, Kamis (8/5/2013).

Gelar perkara berlangsung di Polresta Tangerang pada Selasa (7/5) siang. Gelar perkara diawali oleh presentasi fakta-fakta yang ditemukan dalam rangkaian penyidikan awal. Dalam gelar perkara itu, penyidik sepakat mengenakan sejumlah pasal. Berikut lengkapnya:

1. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dengan fakta bahwa kegiatan Yuki Irawan bergerak dalam bidang industri, namun tidak dilengkapi dengan Tanda Daftar Industri (TDI) atau Ijin Usaha Industri (IUI)

2. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan fakta bahwa terdapat 4 buruh yang masih berstatus anak, yaitu berumur 17 tahun

3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan fakta bahwa para buruh ini telah direkrut dengan penipuan dan setelah direkrut, mereka dipekerjakan dengan ancaman kekerasan maupun kekerasan fisik untuk dieksploitasi secara ekonomi

4. Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan, dengan fakta bahwa barang-barang milik para buruh seperti hp,dompet,uang,dan pakaian dilucuti dan dikuasai oleh tersangka, juga dengan adanya fakta bahwa gaji para buruh tidak semuanya diberikan oleh Yuki kepada para buruh.
Dalam kesepakatan awal dengan teman-teman dari Kemenakertrans dan Dinas Tenaga Kerja Pemkab Tangerang, maka terhadap tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi dari rangkaian peristiwa di tempat usaha Yuki akan dilakukan penyidikannya oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja.

"Kami sudah mendorong PPNS Dinas Tenaga Kerja untuk kerja secara paralel terkait perkara ini, sehingga pada bagian akhir terdapat 2 berkas perkara yang akan dikirimkan ke pihak Kejaksaan Negeri Tigaraksa," jelas Shinto.

"Dengan masuknya 4 persangkaan baru tersebut, maka pihak Polresta Tangerang memasukkan 6 persangkaan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan hari ini SPDP akan kami kirimkan ke Kejaksaan Negeri Tigaraksa," tambahnya lagi.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(mei/ndr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
77%
Kontra
23%
MustRead close