Selasa, 07/05/2013 21:54 WIB

PKS Sulsel: Kami Tak Tahu Dana Kiriman Ahmad Fathanah Hasil Cuci Uang

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Makassar - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Sulawesi Selatan mengaku tidak mengetahui dana pemenangan Pilgub Sulsel yang ditransfer DPP PKS melalui Ahmad Fathanah merupakan hasil money laundring. Namun DPW PKS mengakui jika Fathanah merupakan teman Luthfi Hasan Ishaaq.

"Dana tersebut dikirim Ahmad Fathanah ke tim pemenangan PKS dalam rangka memenangkan pasangan Ilham-Aziz, bukan ke rekening DPW PKS Sulsel, yang kita tahu dana tersebut sumbernya dari Pak Ilham, mana kita tahu kalau itu dana hasil cuci uang," tutur Sekretaris DPW PKS Sulsel, Amru Saher saat dihubungi detikcom, Selasa (7/5/2013).

Anggota Fraksi PKS DPRD Sulsel ini membantah Ahmad Fathanah sebagai kader PKS Sulsel. "Ahmad Fathanah sepengetahuan kami hanyalah teman dekat Pak Luthfi, dia tidak pernah terlibat dalam acara-acara PKS di Sulsel, kalaupun datang ke lokasi acara, hanya sampai di lobby dan perannya hanya sebagai teman Pak Luthfi," ujar Amru.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang diperiksa KPK senin kemarin menyebutkan dirinya diperiksa karena adanya transfer dana yang dikirimkan Ahmad Fathanah kepada DPW PKS Sulsel, yang diduga bersumber dari hasil pencucian uang Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaq.

"Memang benar saya pernah memberikan uang ke Ahmad Fathanah dengan tujuan uang tersebut digunakan dalam rangka memenangkan saya dalam Pilgub Sulsel, ternyata dana yang dikirim ke DPW PKS Sulsel bukan dari uang saya, tapi diduga hasil cuci uang," tutur Ilham.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mna/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%