Detik.com News
Detik.com
Selasa, 07/05/2013 15:35 WIB

Ini Alasan Kelurahan Joglo Beri e-KTP Laminating Bagi Warga Pindahan

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ini Alasan Kelurahan Joglo Beri e-KTP Laminating Bagi Warga Pindahan - 1
Jakarta - Daniel (29) seorang warga yang pindah ke Kelurahan Joglo, Jakarta Barat, kaget ketika diberi e-KTP laminating. Rupanya, itu memang kebijakan di kelurahan tersebut. Apa alasannya?

Kepala Satuan Layanan Registrasi dan Kependudukan Kelurahan Joglo, Sri Haryuti, mengatakan, warga yang pindah ke wilayahnya bakal diberi KTP reguler dulu sementara. Namun e-KTP asli akan tetap diproses ke Kemendagri.

Berikut wawancara detikcom dengan Sri di kantornya:

Bagaimana proses membuat e-KTP di Joglo?

Bikin surat pindah dulu dari kelurahan, kecamatan sama catatan sipil, bikin SKCK dari Kepolisian. Terus nanti kita kasih surat keterangan kerja. Nanti ditandatangani di tempat kerja. Nanti berkasnya kita kirim ke suku dinas ke catatan sipil kota.

Itu langsung jadi e-KTP?

Tidak, dibuat dulu KTP reguler (laminating). Kalau mau dilanjutin e-KTP bisa langsung. Nanti prosesnya kirim data ke Kemendagri, itu jadinya si e-KTP tergantung Kemendagrinya, biasanya langsung kalau e-KTP. Nanti kalau jadi, kita hubungin. Nanti kita kasih ke RT-nya. RT-nya yang menghubungi,Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%