detikcom

Selasa, 07/05/2013 15:35 WIB

Ini Alasan Kelurahan Joglo Beri e-KTP Laminating Bagi Warga Pindahan

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Daniel (29) seorang warga yang pindah ke Kelurahan Joglo, Jakarta Barat, kaget ketika diberi e-KTP laminating. Rupanya, itu memang kebijakan di kelurahan tersebut. Apa alasannya?

Kepala Satuan Layanan Registrasi dan Kependudukan Kelurahan Joglo, Sri Haryuti, mengatakan, warga yang pindah ke wilayahnya bakal diberi KTP reguler dulu sementara. Namun e-KTP asli akan tetap diproses ke Kemendagri.

Berikut wawancara detikcom dengan Sri di kantornya:

Bagaimana proses membuat e-KTP di Joglo?

Bikin surat pindah dulu dari kelurahan, kecamatan sama catatan sipil, bikin SKCK dari Kepolisian. Terus nanti kita kasih surat keterangan kerja. Nanti ditandatangani di tempat kerja. Nanti berkasnya kita kirim ke suku dinas ke catatan sipil kota.

Itu langsung jadi e-KTP?

Tidak, dibuat dulu KTP reguler (laminating). Kalau mau dilanjutin e-KTP bisa langsung. Nanti prosesnya kirim data ke Kemendagri, itu jadinya si e-KTP tergantung Kemendagrinya, biasanya langsung kalau e-KTP. Nanti kalau jadi, kita hubungin. Nanti kita kasih ke RT-nya. RT-nya yang menghubungi,Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mad/nwk)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%