detikcom
Selasa, 07/05/2013 15:16 WIB

Siap Lindungi Buruh Korban Perbudakan, LPSK Minta KontraS Lengkapi Berkas

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan perlindungan saksi dari Kontras untuk kasus dugaan praktek perbudakan buruh di Tanggerang. Untuk keperluan administrasinya, KonstraS diminta segera melengkapi berkasnya.

"Terkait kasus panci, buruh-buruh pabrik, tadi kami telah menerima permohonan dan perlindungan saksi dan korban dari Kontras," ujar anggota divisi pemenuhan hak asasi saksi dan korban, Lili Piantuli Siregar, usai menerima permohonan resmi Kontras, di kantornya Jl. Proklamasi No 56, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2013).

Lili mengatakan pihaknya telah melakukan kordinasi dengan Kontras sebagai pemohon perlindungan kasus perbudakan buruh panci di Tanggerang.
"Kami sepakat untuk memberikan layanan penuh, soal kemananan walau ancaman fiisk belum terlalu nyata karena ke 38 korban telah kembali di Lampung Utara, Cianjur dan Bandung," tuturnya.

Lili mengatakan perlindungan yang dimaksud oleh pemohon terkait dengan jalannya proses penyidikan oleh pihak kepolisian dalam melakukan BAP.

"Karena paska BAP pasti ada tindakan lanjutan, apakah ada yang luput kemudian medis psikologi, setidaknya para korban dapat segera pulih secara fisik maupun psikis agar siap memberikan keterangan saksi saat persidangan," ujar

Ia menuturkan pemohon sendiri melihat dari proses BAP yang dilakukan pihak kepolisian yang ditekankan hanya pasal penganiayaan. Sementara kita melihat dari 38 buruh tersebut ada sebagian anak-anak.

"Nantinya kita juga lihat apakah bisa didorong uu 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang, sehingga nanti akan kita telaah, anak-anak tesebut butuh perlindungan, dengan tetap mengacu UU 13 Tahun 2006," imbuhnya.

Menurutnya ia meminta agar pemohon bisa memerampungkan berkasnya, sehingga dapat ditindak-lanjuti dalam paripurna LPSK .

"Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa memberikan perlindungan ini, karena para korban tentu akan segera diambil proses BAP-nya," tandasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(edo/lh)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%