Detik.com News
Detik.com
Selasa, 07/05/2013 15:16 WIB

Siap Lindungi Buruh Korban Perbudakan, LPSK Minta KontraS Lengkapi Berkas

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan perlindungan saksi dari Kontras untuk kasus dugaan praktek perbudakan buruh di Tanggerang. Untuk keperluan administrasinya, KonstraS diminta segera melengkapi berkasnya.

"Terkait kasus panci, buruh-buruh pabrik, tadi kami telah menerima permohonan dan perlindungan saksi dan korban dari Kontras," ujar anggota divisi pemenuhan hak asasi saksi dan korban, Lili Piantuli Siregar, usai menerima permohonan resmi Kontras, di kantornya Jl. Proklamasi No 56, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2013).

Lili mengatakan pihaknya telah melakukan kordinasi dengan Kontras sebagai pemohon perlindungan kasus perbudakan buruh panci di Tanggerang.
"Kami sepakat untuk memberikan layanan penuh, soal kemananan walau ancaman fiisk belum terlalu nyata karena ke 38 korban telah kembali di Lampung Utara, Cianjur dan Bandung," tuturnya.

Lili mengatakan perlindungan yang dimaksud oleh pemohon terkait dengan jalannya proses penyidikan oleh pihak kepolisian dalam melakukan BAP.

"Karena paska BAP pasti ada tindakan lanjutan, apakah ada yang luput kemudian medis psikologi, setidaknya para korban dapat segera pulih secara fisik maupun psikis agar siap memberikan keterangan saksi saat persidangan," ujar

Ia menuturkan pemohon sendiri melihat dari proses BAP yang dilakukan pihak kepolisian yang ditekankan hanya pasal penganiayaan. Sementara kita melihat dari 38 buruh tersebut ada sebagian anak-anak.

"Nantinya kita juga lihat apakah bisa didorong uu 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang, sehingga nanti akan kita telaah, anak-anak tesebut butuh perlindungan, dengan tetap mengacu UU 13 Tahun 2006," imbuhnya.

Menurutnya ia meminta agar pemohon bisa memerampungkan berkasnya, sehingga dapat ditindak-lanjuti dalam paripurna LPSK .

"Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa memberikan perlindungan ini, karena para korban tentu akan segera diambil proses BAP-nya," tandasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(edo/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%