Selasa, 07/05/2013 13:54 WIB

LPSK Temukan 5 Penyebab Konflik Sunni-Syiah di Sampang Madura

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut menginvestigasi kasus konflik antara kelompok Sunni dan Syiah yang terjadi di Sampang, Madura beberapa waktu lalu. Dari investigasi yang dilakukan, LPSK menemukan 5 penyebab konflik SARA itu muncul.

"Selama memberi perlindungan kami melihat ada 2 kasus yang terjadi, dalam konflik penyerangan aliran Sunni kepada aliran Syiah yang mayoritas berada di Sampang," ujar anggota Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK, Teguh Soedarsono.

Hal itu dikatakan Teguh dalam konferensi pers Laporan Aktivitas LPSK dalam Kasus Pertikaian Intoleransi Beragama di Kabupaten Sampang-Madura, di kantornya, Jalan Proklamasi no 56, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2013).

Kasus pertama, terjadi pada tanggal 29 Desember 2011 di desa Bluaran. Akibat konflik itu, beberapa rumah dirusak. Polisi lalu menetapkan tersangka adalah Tajul Muluk, Ikil alias Minal, Saiful Ulum Hani, Saripin, dan Rizkiatul Fitrah.

Kasus kedua, terjadi pada tanggal 26 Agustus 2012 di desa Nang-Ker-Nang. Dalam konflik ini, 1 orang tewas dan 1 orang lainnya kritis terkena sabetan celurit, serta puluhan orang menderita luka-luka dan 49 rumah terbakar. Tersangka kasus ini adalah Saniwan, Mukhsin, Mad Safi, Hadiri, dan Ro'is yang saat ini telah diproses di Jawa Timur.

Dari dua kasus tersebut, Teguh menambahkan LPSK menemukan 5 penyebab konflik. Pertama, karena adanya fatwa dan seruan MUI Jatim, PWNU Jatim, dan ulama bassara yang menyatakan Syiah sebagai aliran sesat sehingga penganut harus dibaiat menjadi Sunni.

"Kedua, adanya pernyataan dari Bupati Sampang dahulu, yang menolak keberadaan masyarakat penganut Syiah di wilayah kabupaten Sampang," tuturnya. Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(rmd/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%