Detik.com News
Detik.com
Selasa, 07/05/2013 13:54 WIB

LPSK Temukan 5 Penyebab Konflik Sunni-Syiah di Sampang Madura

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut menginvestigasi kasus konflik antara kelompok Sunni dan Syiah yang terjadi di Sampang, Madura beberapa waktu lalu. Dari investigasi yang dilakukan, LPSK menemukan 5 penyebab konflik SARA itu muncul.

"Selama memberi perlindungan kami melihat ada 2 kasus yang terjadi, dalam konflik penyerangan aliran Sunni kepada aliran Syiah yang mayoritas berada di Sampang," ujar anggota Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK, Teguh Soedarsono.

Hal itu dikatakan Teguh dalam konferensi pers Laporan Aktivitas LPSK dalam Kasus Pertikaian Intoleransi Beragama di Kabupaten Sampang-Madura, di kantornya, Jalan Proklamasi no 56, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2013).

Kasus pertama, terjadi pada tanggal 29 Desember 2011 di desa Bluaran. Akibat konflik itu, beberapa rumah dirusak. Polisi lalu menetapkan tersangka adalah Tajul Muluk, Ikil alias Minal, Saiful Ulum Hani, Saripin, dan Rizkiatul Fitrah.

Kasus kedua, terjadi pada tanggal 26 Agustus 2012 di desa Nang-Ker-Nang. Dalam konflik ini, 1 orang tewas dan 1 orang lainnya kritis terkena sabetan celurit, serta puluhan orang menderita luka-luka dan 49 rumah terbakar. Tersangka kasus ini adalah Saniwan, Mukhsin, Mad Safi, Hadiri, dan Ro'is yang saat ini telah diproses di Jawa Timur.

Dari dua kasus tersebut, Teguh menambahkan LPSK menemukan 5 penyebab konflik. Pertama, karena adanya fatwa dan seruan MUI Jatim, PWNU Jatim, dan ulama bassara yang menyatakan Syiah sebagai aliran sesat sehingga penganut harus dibaiat menjadi Sunni.

"Kedua, adanya pernyataan dari Bupati Sampang dahulu, yang menolak keberadaan masyarakat penganut Syiah di wilayah kabupaten Sampang," tuturnya. Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rmd/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%