detikcom
Selasa, 07/05/2013 09:52 WIB

Tunggu! PT KAI Akan Siapkan Kereta Tambahan untuk Pemudik Lebaran

Ahmad Toriq - detikNews
Foto: Ilustrasi (detikcom)
Jakarta - Pembelian tiket kereta api ke arah kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami kenaikan signifikan sejak hari pertama penjualan tiket mudik untuk H-5 lebaran pada 3 Mei lalu. Berusaha untuk melayani sebanyak mungkin pemudik, PT KAI akan berusaha menyiapkan kereta tambahan.

"Opsinya kalau ada cadangan kereta akan kita tambah," kata Kahumas Daops I PT KAI, Sukendar Mulya, saat dihubungi detikcom, Selasa (7/5/2013).

PT KAI akan mencoba melihat stok kereta yang siap pakai. Jika memang ada kereta cadangan yang layak, maka akan digunakan untuk kereta tambahan.

"Kita lihat celengan keretanya dulu," tuturnya.

Pembelian tiket kereta api untuk periode menjelang lebaran memang sudah meningkat tajam. Sesuai peraturan, pembelian tiket kereta api bisa dilakukan 90 hari sebelum tanggal pemesanan.

Saat detikcom mencoba untuk memesan tiket kereta melalui tiket.kereta-api.com pukul 09.30 WIB hari ini, tiket kereta ke Yogyakarta dan Solo untuk keberangkatan tanggal 5 Agustus 2013 (H-3 lebaran) telah habis. Pemesanan tiket H-3 akan dibuka pada Rabu besok hari. Sedangkan untuk pemesanan tiket H-2, akan dibuka Kamis, begitu seterusnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%